Senin 22 Jun 2020 21:08 WIB

Pusat Data Nasional Direncanakan Rampung 2023

Pusat Data Nasional akan menjadi acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kiri) bersama Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (kiri) bersama Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional direncanakan rampung pada 2023. "Kami rencanakan ini mudah-mudahan dengan dukungan Komisi I tentunya, tahun 2023 bisa kita hasilkan satu Pusat Data Nasional kita yang menggabungkan seluruh data," ujar Johnny dalam rapat kerja bersama Komisi I yang disiarkan langsung, Senin (22/6).

"Sehingga, kita nanti hanya punya satu data acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, yang saat ini menjadi kendala besar karena terlalu banyak data yang tersebar di pemerintah Kementerian dan Lembaga, baik secara hirarki pusat, daerah, provinsi, kabupaten dan kota," dia melanjutkan.

Baca Juga

Namun, sampai dengan 2023, melalui sistem yang dibangun yang dinamai interoperabilitas, Johnny mengharapkan secara perlahan-lahan konsolidasi data pemerintah bisa dilakukan, sehingga proses pengambilan keputusannya bisa lebih cepat dan lebih tepat "Kami harapkan interoperabilitas data ini akan kita gunakan dan nanti dialihkan seluruhnya pada saat di mana pemerintah telah mempunyai data center sendiri yang independen, yang saat ini sudah ada dalam pipe line Kominfo," kata Johnny.

Usaha interoperabilitas, menurut Johnny, sudah dilakukan dan sedang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Namun, dalam menjalankan interoperabilitas, Johnny mengatakan data center menjadi kendala.

Dia menyebut 2.700 data center pemerintah hanya tiga persen di antaranya yang memenuhi standar global dan hanya sedikit yang memanfaatkan cloud computing.

"Selebihnya, merupakan standalone sistem yang digunakan sendiri-sendiri di kantornya masing-masing, sehingga begitu sulitnya melakukan interoperabilitas pada saat kita menyatukan seluruh datanya," ujar Johnny.

Menurut Johnny, awalnya interoperabilitas seluruh data pemerintah dapat dilakukan dan selesai akhir tahun. Namun, mengingat terjadinya Covid-19, maka usaha interoperabilitas sudah diujicobakan dalam platform Bersatu Lawan Covid-19.

Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai usaha, termasuk chatbot COVID-19 yang saat ini, menurut Johnny, telah digunakan setidaknya 2,6 juta pengguna, sms blast portal COVID-19, serta tiga call center, yaitu 112, 117 dan 119.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement