REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Toni Harmanto kembali mengingatkan semua jajaran dan personelnya agar selalu bersikap netral pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Sumbar tahun ini. Toni menegaskan, bila ada personel polisi yang terlibat politik praktis, akan dijatuhi sanksi.
"Kita sudah berulang-ulang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan mereka terima kalau mereka juga ikut dalam politik praktis. Kita ada aturan Perkap, sanksi disiplin sampai kode etik, kalau melihat derajat kesalahan,” kata Toni, melalui siaran pers yang diterima Republika, Senin (22/6).
Toni menyebut penekanan agar personel polisi tidak terseret politik praktis juga kerap disampaikan oleh Kapolri. Kapolda Sumbar mengaku, juga sudah kerap mewanti-wanti anggota kepolisian agar konsisten menjadi pengawal demokrasi agar berlangsung aman dan damai. Bukan malah ikut terlibat dalam memenangkan salah satu kandidat atau pasangan calon.
Polda Sumbar berharap pesta demokrasi lima tahunan di Sumbar ini berjalan aman dan kondusif. Sehingga warga Sumbar dapat memilih pemimpin terbaik untuk lima tahun ke depan.
“Target saya, saya katakan bahwa kita lakukan seluruh proses pemilihan ini dengan jujur dan adil kemudian lebih menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Sumbar khususnya, kemudian menang dan kalah ini juga untuk Sumbar,” ucap Toni.
Polda Sumbar dalam waktu dekat berencana menggelar deklarasi Pemilu Damai. kegiatan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tapi kemarin sempat tertunda karena fokus pada penanganan bencana kemanusiaan virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
