REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan pagu anggaran indikatif 2021 sebanyak Rp 18,43 triliun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai, anggaran tersebut kurang memadai untuk bisa memacu produksi pangan dalam negeri lebih cepat pascapandemi Covid-19.
"Kami butuh Rp 10 triliun dari apa yang ada, bukan Rp 2-3 triliun. Ini agar kita bisa jamin, di saat petani daya tahannya hanya 4-5 bulan, mereka bisa siap lagi bekerja produktif," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (22/6).
Syahrul mengatakan, solusi yang dibutuhkan untuk menjaga petani adalah dengan memastikan mereka tetap bekerja produktif dan menghasilkan komoditas pangan. Bukan hanya dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang daya tahannya tidak bertahan lama.
Pihaknya pun meminta dukungan dari Komisi IV DPR agar bisa menyuarakan ihwal kebutuhan anggaran Kementan di tahun depan demi bisa terus mengakselerasi produksi pertanian. "Masalah pertanian adalah masalah utama, kalau pelemahan ekonomi global terjadi akan berdampak ke seluruh lini. Maka makan rakyat tidak boleh terganggu," ujarnya.
Di sisi lain, SYL kembali mengingatkan bahwa diprediksi terjadi kekeringan yang merupakan siklus 100 tahunan serta serangan hama wereng siklus 5 tahunan. Itu sebabnya, anggaran sektor pertanian semestinya tidak dikurangi atau diberikan alokasi yang minim.
"Saya sudah sampaikan ke presiden bahkan saya dipanggil khusus untuk jelaskan ini," katanya menambahkan.
Sebagai informasi, pada tahun ini Kementan juga terimbas pemangkasan anggaran karena pemerintah mengubah fokus dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Khusus anggaran Kementan, dari semula dijatah Rp 21 triliun dipotong Rp 7 triliun menjadi hanya Rp 14 triliun.
Meski anggaran dipangkas cukup besar, Syahrul mengatakan, Kementan tetap memutar otak agar target-target produksi pangan tahun ini tetap tercapai. Khusus produksi padi setidaknya ditargetkan mencapai 59,15 juta ton atau naik dari produksi 2019 sebanyak 54,6 juta ton. Adapun, untuk tahun 2021 meski aggaran belum disahkan, Kementan membuat perencanaan agar produksi padi naik hingga 63,50 juta ton.
"Ini bukan hanya program, proyek, atau aktivitas biasa, tapi kepentingan dan kebutuhan negara. Saya kira ini bisa kita lakukan bersama," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
