Thursday, 7 Zulqaidah 1442 / 17 June 2021

Thursday, 7 Zulqaidah 1442 / 17 June 2021

Jokowi Minta Ada Simulasi Sebelum PSBB Dilonggarkan

Senin 22 Jun 2020 14:17 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nur Aini

Warga berolahraga saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (21/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan HBKB atau car free day (CFD) di ruas jalan Sudirman-Thamrin

Warga berolahraga saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (21/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan HBKB atau car free day (CFD) di ruas jalan Sudirman-Thamrin

Foto: Prayogi/Republika
Jika penerapan protokol kesehatan berjalan baik disimulasi, PSBB bisa dilonggarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar simulasi dilakukan terlebih dahulu sebelum kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilonggarkan di sektor-sektor tertentu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, jika dalam simulasi tersebut penerapan protokol kesehatan dipastikan dapat berjalan dengan baik, pelonggaran PSBB dapat diterapkan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, sebaiknya kalau akan mengurangi pembatasan untuk sektor-sektor tertentu harus ada simulasi, baru nanti kalau dipastikan semua aman terkendali terutama untuk protokol kesehatan yang khusus, baik yang generik,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/6).

Baca Juga

Ia menjelaskan, protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, masih ada protokol khusus yang harus diterapkan di sektor-sektor tertentu.

Nah, itu harus dipastikan dalam simulasi sudah berjalan baik,” katanya menambahkan.

Karena itu, menurut Muhadjir, presiden selalu menekankan agar pelonggaran PSBB di titik-titik tertentu mendapatkan perhatian lebih. Kendati demikian, ia mengatakan, pemerintah akan terus mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil.

“Biasanya kalau satu atau dua kali tahap pertama pasti terjadi hal-hal di luar perhitungan, seperti waktu kita buka bandara, satu hari terjadi anomali, tapi setelah itu bisa kita evaluasi,” ujarnya. Ia pun mengimbau seluruh pihak yang telah menyetujui pelonggaran dijalankan untuk sektor-sektor kegiatan tertentu mematuhi protokol kesehatan dan melakukan evaluasi.

Sebelumnya, pelaksanaan car free day (CFD) pada Ahad (21/6) di Jakarta  dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Kepadatan masyarakat dalam kegiatan tersebut justru menyulitkan untuk menerapkan jaga jarak. Padahal, tak sedikit orang tua dan anak-anak yang melakukan kegiatan CFD.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA