Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Donald Trump akan Hapus Program Perlindungan Imigran Anak

Senin 22 Jun 2020 14:13 WIB

Red: Nur Aini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Foto: Patrick Semansky/AP
Pemerintahan Donald Trump menyebut program perlindungan imigran tak sesuai aturan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menghentikan program perlindungan imigran ilegal yang masuk ke negara itu ketika anak-anak, DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), dalam enam bulan ke depan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump melihat program tersebut tak sesuai hukum, dan Mahkamah Agung AS juga tidak menolak akan hal itu. Keputusan tersebut diungkap Pejabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf dalam wawancara dengan NBC, Ahad (21/6).

Baca Juga

"Tidak pernah sekalipun mereka menyebut bahwa program ini sesuai aturan hukum. Mereka hanya tidak menyukai dasar usulan serta prosedur yang kami lakukan," kata Wolf.

Sebelumnya, pada Kamis (18/6) pekan lalu, Mahkamah Agung AS menghambat upaya Trump untuk menutup kebijakan DACA yang digagas pada 2012 oleh mantan presiden periode sebelumnya, Barack Obama. Tercatat sekitar 649.000 imigran terlindungi dari deportasi dengan program itu.

Keputusan mahkamah diambil sejalan dengan keputusan pengadilan rendah yang menyatakan bahwa langkah Trump pada 2017 untuk mengakhiri program itu justru tak sesuai hukum, namun tidak menghalangi pihaknya mencoba lagi upaya tersebut. Pada Sabtu (20/6), Trump mengatakan pemerintahannya akan mengajukan kembali rencana penghapusan kebijakan DACA, tetapi tidak menyertakan rincian lebih lanjut.

Sementara dalam wawancara lain dengan CBS, Wolf menyebut pihaknya akan tetap memperbaharui visa untuk para imigran di bawah program itu selagi mencari jalan untuk mengakhirinya secara permanen. Dia menambahkan bahwa Trump telah mengarahkan kementerian untuk mengikuti dengan saksama peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung AS serta kemungkinan mengajukan usulan penghapusan kebijakan dengan dasar yang berbeda.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA