Senin 22 Jun 2020 12:01 WIB

Bima Arya: Sift Kerja di DKI Jakarta Belum Berjalan

Pemprov DKI Jakarta diminta kembali melakukan evaluasi sistem shift kerja.

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Agus Yulianto
Calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/6). Guna mengurangi kepadatan penumpang di stasiun-stasiun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bus gratis untuk mengangkut para pekerja yang hendak menggunakan transportasi massal KRL.
Foto: Prayogi/Republika
Calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/6). Guna mengurangi kepadatan penumpang di stasiun-stasiun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bus gratis untuk mengangkut para pekerja yang hendak menggunakan transportasi massal KRL.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut, sift kerja yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Sebab, jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Bogor menuju Jakarta mengalami peningkatan.

"Sistem shift kerja belum berjalan. Kalau sudah berjalan tidak mungkin seperti ini (lebih padat). Itu catatan kita yang akan kami sampaikan ke Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," kata Bima usai memantau kondisi di Stasiun Bogor, Senin (22/6).

Berdasarkan laporan dari petugas stasiun, Bima mengatakan, dibandingkan Senin (15/6) jumlah penumpang sebanyak 3.000 orang. Namun, kali ini telah mencapai 4.700 pengguna dari pukul 04.30 sampai 06.30. 

Meskipun, kata dia, telah banyak calon penumpang KRL yang beralih ke layanan bus gratis yang disediakan Pemprov DKI Jakarta, Kemenhub, dan Pemkot Bogor. "Jadi kesimpulan kami penumpang bertambah mungkin sekitar 1.500 atau 30 persen dari pekan lalu," jelasnya.

Selain shift kerja, Bima menyebut, penambahan penumpang di Stasiun Bogor terjadi lantaran kembali beroperasinya sejumlah sektor yang dikecualikan, seperti mal dan sektor informal lainnya di DKI Jakarta. Karena itu, Bima meminta, agar Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan evaluasi sistem shift kerja.

"Jadi ada harus evaluasi harus ada tindak lanjut surat edaran gugus tugas di sana. Ini harus dikoordinasikan lagi, dicek lagi perkantoran di Jakarta sejauh mana yang menjalankan sistem shift kerja," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement