REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendampingi sejumlah purnawirawan TNI yang hendak menemui Presiden Joko Widodo. Para purnawirawan itu hendak menyampaikan pandangan mereka tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan ideologi negara.
"Tadi pagi saya dapat info dari Pak Menko Polhukam, jam 10 pagi ini diterima presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan. Ini tampaknya follow up dari pertemuan Pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh presiden," kata Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary, kepada wartawan, Jumat (19/6).
Mahfud bersama para purnawirawan berangkat dengan bus Kemenko Polhukam dari kantor Menko Polhukam. Mahfud mendampingi para purnawirawan tersebut untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka bermaksud menyampaikan sejumlah pemikiran dan masukan kepada pemerintah.
Mereka hendak menyampaikan pandangan tentang pentingnya pemerintah untuk terus-menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara. Pertemuan dengan Presiden Jokowi diawali pada saat para purnawirawan itu menemui Mahfud MD pada pekan lalu di kantornya.
Para purnawirawan itu di antaranya pembina FOKO Jenderal TNI Purn Tri Sutrisno, Ketua Pepabri Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Ade Supandi, Ketua Umum Kehormatan LVRI Letjen TNI Purn Rais Abin, Ketua Umum LVRI Mayjen TNI Purn Saiful Sulun, serta Ketua Umum PPAU Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto.
Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Mereka menyampaikan pandangan tentang pentingnya pemerintah untuk terus-menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara.
“Belakangan muncul berbagai ancaman terhadap ideologi negara, fenomena liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dengan sangat baik oleh pemerintah,” ungkap Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, yang menjadi juru bicara para purnawirawan saat pertemuan di ruang rapat Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).
Para purnawirawan juga secara khusus menanyakan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Negara (RUU HIP). Terkait dengan hal itu, Menko Polhukam menegaskan, RUU HIP adalah inisiatif DPR yang saat ini tengah dibahas terkait daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya oleh pemerintah.
Pemerintah, menurut Mahfud, memberikan perhatian yang besar terhadap RUU ini. "Sikap pemerintah sama dengan Bapak-Bapak sekalian. Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme, dan paham-paham radikal," kata Mahfud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
