REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan langkah strategis di tubuh kementeriannya. Menurutnya, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo berkenaan dengan penyederhanaan birokrasi.
"Kalau saya membaca arah kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kelihatannya dia lebih fokus pada tujuan untuk memperkuat posisi BUMN," kata Karyono Wibowo dalam keterangan pers, Kamis (18/6).
Karyono mengatakan, birokrasi di Kementerian BUMN, manajemen, struktur direksi dan komisaris berbeda dengan di era menteri BUMN sebelumnya pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan, Erick telah membenahi birokrasi dengan memulai penutupan total sejumkah anak dan cucu perusahaan BUMN.
Dia mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari rasionalisasi dan efisiensi perusahaan-perusahaan BUMN. Lanjutnya, Erick juga berencana menggabungkan BUMN yang bergarak di bidang pangan dengan harapan dapat mengurangi impor hingga mewujudkan ketahanan pangan.
"Erick Thohir ingin agar BUMN bisa bersaing dengan swasta. Jadi yang muncul di permukaan sih seperti itu kalau kita baca. Intinya menyehatkan BUMN, makanya ada perombakan dan perampingan. Beberapa BUMN yang tidak sehat dibekukan. Kemudian dari manajemen SDM, dia mencoba mengedepankan profesionalisme," katanya.
Menurut Karyono, Erick juga perlu melakukan manajemen kolaborasi namun dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Tapi di sisi lain, smabung dia, aspek politik semestinya diperhatikan dengan syarat tidak mengurangi profesionalisme.
Direktur Indonesian Archipelago Watch, Jeffrey M Rawis berpendapat, perampingan birokrasi di Kementerian BUMN, termasuk pembekuan BUMN dan hal lain yang dilakukan Erick Thohir itu bagus. Menurutnya, hal tersebut membuat ada efisiensi dalam pengelolaan BUMN.
"BUMN kan harus berdaya saing dan tetap mengejar profit selain tugas PSO," katanya.
Dia menyarankan Menteri BUMN harus mengawasi betul kinerja BUMN agar tidak dimanfaatkan kepentingan tertentu yang menyusup. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan span of control. Dia mengatakan, Erick harus jadi Commander in Chief dengan kendali penuh.
"Jangan BUMN main sendiri-sendiri yang akhirnya kesusupan ideologi HTI dan lain-lain,” tandas Jeffrey yang juga alumni GMNI dan mantan pengurus pusat KNPI.
Secara umum keduanya menilai kinerja Erick Thohir memuaskan dan memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi. Dia mengatakan, gebrakan-gebrakan sejauh ini baik dan sejalan dengan kepala negara.
"Kita bisa lihat rating publik cukup apresiatif atas kinerjanya. Tapi kan masih panjang semoga bisa dipertahankan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
