REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) secara online yang berlangsung sejak pertengahan Februari hingga Mei 2020, hanya berhasil menjaring 26 persen warga Purbalingga. "Secara keseluruhan hanya 244.483 jiwa yang melakukan sensus secara mandiri dengan cara online," tutur Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Suprih Handayani, Kamis (18/6).
Dengan demikian, kata dia, sisanya sebanyak 74 persen dari perkiraan jumlah penduduk, harus dilakukan sensus secara offline, atau dengan didatangi dari rumah ke rumah. Sensus secara offline ini, rencananya akan dilaksanakan pada September 2020.
Meski demikian dia menyebutkan, dengan adanya refocusing anggaran maka model sensus online yang akan dilaksanakan, akan dilakukan perubahan. Bila semula dilakukan dengan metode wawancara langsung, sensus akan dilakukan dengan pola drop and pick up.
"Dengan pola ini, dokumen sensus kita drop pada masing-masing RT, dan kemudian akan kami ambil kembali setelah diisi. Sedangkan pengolahan datanya akan dilakukan tahun depan, sehingga BPS belum bisa menyajikan data tahun ini,'' katanya.
Untuk itu, BPS Purbalingga meminta agar kerjasama dengan jajaran Pemda Purbalingga tetap berlanjut. ''Hasil sensus ini sangat membantu dalam pembangunan manusia. Kami juga mohon kerjasama Pemkab, karena pada 15 Juni-15 Juli besok, BPS akan menurunkan petugas untuk survey updating data potensi desa,'' tuturnya.
Selain itu, pada Agustus 2020 juga akan dilakukan survei angkatan kmerja nasional atau Saknas. "Survey ini antara lain untuk mendata dampak Covid 19 terhadap ketenagakerjaan," katanya.
Dia juga menyebutkan, aplikasi berbasis One Touch Statistic (OTS) yang dibuat BPS Kabupaten Purbalingga, mendapat apresiasi dari Kemenpan-RB dan lolos hasil seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik. "Melalui aplikasi ini kita bisa diakses dengan mengakses data mengenai kemiskinan, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan data lain di Purbalingga," katanya.
Pada Kamis (18/6), BPS Purbalingga menggelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Purbalingga. Dalam kesempatan itu, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi berharap pencanangan tersebut tidak hanya mampu mewujudkan wilayah bebas korupsi. Tapi juga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Bupati akui, pelayanan bidang pendataan sangat krusial dan penting. Ia berharap dengan kegiatan pencanangan ini, maka kualitas data BPS bisa menjadi lebih baik, akurat dan reliable. ''Segala sesuatu itu berawal dari data. Dengan data yang akurat, maka kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil akan sesuai dan tepat sasaran,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
