Wednesday, 22 Zulhijjah 1441 / 12 August 2020

Wednesday, 22 Zulhijjah 1441 / 12 August 2020

Emil: Delapan Daerah di Jabar akan Gelar Pilkada dengan AKB

Kamis 18 Jun 2020 01:03 WIB

Red: Bayu Hermawan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan saat kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/6). Dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Pertanian meninjau Balai Besar Pelatihan Pertanian, Pekarangan Pangan Lestari serta meninjau rumah kemas produk pertanian siap ekspor

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan saat kegiatan kunjungan kerja Menteri Pertanian di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/6). Dalam kunjungan kerja tersebut Menteri Pertanian meninjau Balai Besar Pelatihan Pertanian, Pekarangan Pangan Lestari serta meninjau rumah kemas produk pertanian siap ekspor

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Delapan daerah di Jawa Barat akan menggelar pilkada dengan adaptasi kebiasaan baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sepakat bahwa delapan daerah di Jabar akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Delapan daerah yang akan menggelar Pilkada dengan AKB adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Baca Juga

Ridwan Kamil yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar mengatakan, nantinya kegiatan di setiap tahapan Pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan Covid-19 di wilayah masing-masing. Hal itu untuk menghindari penularan kasus Covid-19.

"Protokol kesehatan diperhatikan. Dibuat aturan jika (Zona) Merah (protokol kesehatan Pilkada) seperti apa, (Zona) Kuning dan (Zona) Hijau seperti apa," ujar Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

"Jadi nanti kalau kenyataannya (wilayah) masih (Zona) kuning, tentu berbeda dengan pelaksanaan kampanye di Zona Biru," ucap Emil.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar Rifqi Ali Mubarok menjelaskan, pihaknya dan Gugus Tugas Jabar akan menyusun panduan pemilihan di masa AKB. Panduan tersebut akan mengatur penerapan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada, seperti kampanye dan rapat umum.

"Jadi sekarang istilahnya Pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan," kata Rifqi.

"Maka kita minta bantuan Gugus Tugas di tingkat provinsi yang kemudian nanti bisa menjadi panduan untuk tingkat kota/kabupaten," katanya.

Terkait mekanisme pemilihan di masa AKB ini, Rifqi mengemukaan beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menghindari adanya penularan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Rifqi mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi kuota per TPS, mengatur durasi pemungutan suara, serta jarak antar bilik di TPS guna menghindari kerumunan masyarakat.

"Hal-hal seperti itu yang akan terus kita coba diskusikan mekanismenya. Yang jelas tidak boleh berkerumun, maka awalnya pemilih per-TPS itu 800 (orang), sekarang dikurangi jadi 500 (orang). Nanti diatur durasi waktunya, jaraknya, dan lain sebagainya," katanya.

Sementara itu, Kang Emil mengatakan bahwa petugas Pilkada akan menjalani rapid test terlebih dahulu untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan lanjutan ini dilaksanakan dengan aman. Rapid test, lanjut Kang Emil, akan menyasar seluruh panitia penyelenggara di tingkat provinsi, kota/kabupaten, hingga tingkat desa/kelurahan.

"Petugas-petugas Pemilu akan dites dulu untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat," ucapnya.

Rifqi mengatakan, pihak Gugus Tugas Jabar akan menyediakan alat rapid test dan memfasilitasi pelaksanaan tes di delapan wilayah yang menggelar Pilkada. Selain itu, pihaknya juga mengajukan permintaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menjamin keamanan petugas.

"Gugus Tugas tingkat provinsi bersedia untuk melakukan rapid test di semua (panitia) penyelenggara yang ada di delapan wilayah di Jawa Barat, (menyediakan) sekitar 7.000 (unit rapid test)," ujarnya.

"Penyediaan APD seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan pelindung wajah juga disampaikan ke Gugus Tugas (Jabar) supaya bisa difasilitasi untuk keselamatan dan keamanan penyelenggara," ucapnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA