REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP KNPI Bidang Penanggulangan Bencana Nasional, Rusdi Ali Hanafia menganggap, penolakan pilkada serentak 2020 merupakan hal wajar bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Hal itu karena negara memberikan ruang bagi rakyatnya untuk memberikan masukan dan saran dalam membangun demokrasi Indonesia.
Dia menjelaskan, pada masa pandemik ini, selain harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, penting kiranya juga harus menjaga keseimbangan demokrasi untuk pergantian kepemimpinan baik dari daerah sampai ke pusat.
"Pada momentum pilkada serentak tahun 2020 ini, harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta dimaksimalkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi politik Indonesia," ungkap Rusdi di Jakarta, Rabu (17/6).
Menurut dia, dinamika kebangsaan dalam menyongsong pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang terus mendapat respon dari berbagai kalangan, harus diterima.
"Kritik dan saran dalam demokrasi itu sangatlah penting. Namun, di sisi yang lain kita harus melihat berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya dalam menjalankan roda organisasi NKRI," tutur Rusdi.
Dewasa ini, sambung dia, demokrasi menjadi jalan sentral perubahan ekonomi politik Indonesia dalam tercakup berbagai persoalan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. "Karena itu kita harus bergerak, bergerak maju, melihat ke masa depan yang lebih cerah," tambah Rusdi.
Meski pada tahun ini, dikatakan Rusdi yang juga koordinator Seknas Indonesia Maju itu, Indonesia punya tantangan baru dalam pilkada serentak, yaitu masa transisi kesehatan akibat dari pandemi yang sampai saat ini juga belum berakhir. "Namun hal itu jangan sampai menjadi alasan kita untuk tidak menjaga keseimbangan ekonomi politik Indonesia dengan tidak menjalankan Pilkada serentak tahun 2020," ucap Rusdi.
Untuk itu, dijelaskan ketua DPP KNPI tersebut, pilkada 2020 harus tetap dijalankan, tentunya dengan selalu mengedepankan nilai nilai kesehatan dan kemanusiaan. Sehingga harapan KNPI dalam menjaga keseimbangan demokrasi tetap berjalan dan tidak memakan korban dengan memaksimalkan instrumen kesehatan. "Ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19," kata Rusdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
