REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa proyek strategis di Bogor yang mendapat bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat terpaksa ditunda. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, Pemprov Jabar meminta semua daerah diwilayahnya agar mengkaji ulang pembangunan di tengah pandemi Covid-19.
Teranyar, pembangunan alun-alun Bogor ditunda. Selain alun-alun,sejumlah proyek pembangunan dari bantuan Pemprov Jabar yang lebih dulu ditunda, di antaranya pelebaran jembatan di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) senilai Rp 40 miliar, penataan kawasan Suryakencana (Surken) senilai Rp 30 miliar, dan revitalisasi kawasan Situ Gede Rp 5 miliar. Pengerjaan proyek-proyek tersebut harusnya mulai dikerjakan tahun ini.
Baik provinsi maupun kota/kabupaten sedang merealokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke penanganan Covid-19. Dedie mengatakan, pihaknya telah berupaya memperjuangkan agar proyek pembangunan strategis di Kota Bogor yang bersumber dari bantuan Pemprov Jabar dapat dilanjutkan pengerjaannya. Namun, biaya penaganan Covid-19 yang cukup besar membuat proyek pembangunan juga terpaksa ditunda.
"Bahasanya bukan tidak jadi. Provinsi tetap akan memberikan bantuan anggaran tapi dialokasikan pada 2021," kata Dedie.
Dedie mengakui, pemerintah sedang berkonsentrasi pada penaganan dan pencegahan persebaran Covid-19. Karena itu, dia tak memungkiri akan banyak program pemerintah, khusus proyek pembangunan yang akan tersendat.
"Karena tidak ada hal lain kecuali pemerintah memikirkan bagaimana semua warga selamat. Itu dulu," jelas Dedie.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor berupaya mengerjakan proyek pembangunan. Dia menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) harusnya tetap dibagi tugasnya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebab, Atang menilai, tak semua OPD terlibat langsung dalam penaganan Covid-19.
"Menang pandemi ini mengakibatkan dampak ekonomi yang luar biasa. Tapi Pemkot Bogor seyogyanya tetap dapat melanjutkan proyek pembangunan," kata Atang.
Dengan adanya proyek pembangunan, Atang mengatakan, roda perekonomian di masyarakat dapat kembali bergerak. Apalagi, kata dia, akan semakin baik bila pengerjaan dapat melibatkan masyarakat Bogor.
"Sebisa mungkin proyek infrastuktur itu dapat dilakukan dengan padat karya dengan melibatkan warga Bogor sendiri yang misalnya sepat terdampak di rumahkan, kehilangan pekerjaan dan sebaginya," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
