REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mencatat, ada 1.129 aduan yang masuk ke Kementerian Desa PDTT terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa pada April-Mei. Namun, Abdul Halim mengklaim, presentase jumlah aduan ini tergolong kecil jika dibandingkan total jumlah desa 74. 953 desa atau dua persen.
"Artinya sebagian besar kebijakan BLT dana desa masih sesuai dengn kebutuhan warga," ungkap Abdul Halim saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6).
Dia mengatakan, aduan BLT dana desa ini juga lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan aduan soal jaring pengamanan sosial sebanyak 3.242 aduan atau 92 persen dari total aduan. Untuk aduan 1129 BLT dana desa, terbagi dalam beberapa kategori aduan sesuai dengan kondisi di lokasi masing masing desa.
Pertama, aduan dugaan tidak ada penyaluran BLT dana desa sebanyak 340 aduan pada April dan 134 aduan pada Mei. Kedua, aduan dugaan pendataan tidak valid di April 113 aduan dan Mei sebanyaj 159 aduan. Lalu aduan soal dugaan tidak dapat bantuan 58 di April dan 240 aduan Mei serta terakhir aduan dugaan tidak tepat sasaran sebanyak empat aduan dan 69 di Mei.
Abdul Halim menjelaskan, pada April 2020 ada 340 aduan perihal tidak ada penyaluran sangat bisa dimaklumi karena saat itu program baru berjalan tetapi sosialisasi sudah masif.
"Itu artinya masyarakat sudah paham bahwa ada kebijakan BLT Dana Desa tetapi yang sudah tersalur atau berproses masih sedikit akhirnya banyak yang mengadukan terkait dengan tidak ada penyaluran di desanya," ujarnya.
Begitu juga, 240 aduan pada Mei, perihal belum mendapat bantuan lantaran desa terdekat sudah menyalurkan, karena memang ada beberapa hambatan dalam penyaluran. Salah satunya terkait sinkronisasi data agar tidak terjadi over laping dengan jaring pengaman sosial lain.
Ini kata, Abdul Halim, terjadi di beberapa desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa. "Ternyata setelah diverifikasi pemerintah Desa menunggu hasil sinkronisasi yang disampaikan tadi, supaya tidak terjadi overlaping atau double jaring pengaman sosial," ujarnya.
Dia juga mengungkap, beberapa aduan juga lantaran ada kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan Pemerintahan desanya. "Ada bebarapa aduan kemudian setelah kita dalami sebenarnya sudah dilakukan pendataan dan sudah musdesus tetapi memang efek Pilkades masih terasa di sana, kalau sudah ngomong efek Pilkades pasti ada masih ada kubu-kubuan di situ tetapi tetap semua berjalan dengan baik," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
