REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengaku perlu dilakukannya tes swab Covid-19 secara massal di DIY. Saat ini, hanya rapid diagnostic test (RDT) massal yang dioptimalkan di kabupaten dan kota yang ada di DIY.
Huda mengatakan, swab massal ini lebih efektif untuk mengetahui kondisi penyebaran Covid-19. Sehingga, langkah antisipasi penyebaran Covid-19 tersebut akan lebih cepat dilakukan.
Terlebih, isu new normal sudah berkembang di tengah masyarakat saat ini. Menurutnya, berkembangnya isu ini akan menyebabkan kewaspadaan masyarakat turun akan Covid-19.
"(new normal) Banyak disalahartikan bahwa kondisi sekarang sudah mereda dan sudah membaik. Padahal kita belum bisa memprediksi dan menilai seperti apa kondisi sebenarnya," kata Huda dalam keterangan resminya, Senin (15/6).
Bahkan, kasus positif Covid-19 di DIY mulai terjadi peningkatan kembali setelah sebelumnya sempat turun. Selain itu, juga ada klaster baru penularan Covid-19 yaitu klaster supplier ikan yang menyebabkan sudah ada lima klaster penularan Covid-19 di DIY. "Jika euforia new normal ini tidak dikendalikan dan diantisipasi, bisa menjadi bahaya baru dan penyebaran tidak terkendali," kata Huda.
Saat ini, pemerintah kabupaten dan kota di DIY tengah melakukan pelacakan klaster ini di pasar-pasar tradisional. Untuk itu, ia menganggap perlu untuk dilakukannya swab massal ini.
"Kejadian Pasar Kranggan dan beberapa pasar tradisional lain ditemukan kasus positif, bukan berarti tidak ada tempat umum lain yang juga terdapat penderita positif. Tes massal sangat perlu segera dilakukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi klaster tersebut," ujarnya.
Huda meminta hal ini segera dilakukan. Gugus tugas penanganan Covid-19 dalam hal ini harus bekerja sama dengan kabupaten dan kota untuk mempersiapkan tes swab massal ini.
Sumber daya manusia (SDM), dana dan fasilitas menurut Huda sudah tersedia. Sehingga., DIY sudah mampu untuk melakukan tes swab massal ini.
"Tinggal kemauan politik kita saja untuk bisa melakukannya. Setelah terdeteksi dengan baik dan diantisipasi, baru kita bisa siapkan berbagai protokol aktivitas masyarakat agar bisa produktif kembali dan resiko tertular bisa diminimalisasi," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih mengoptimalkan pelaksanaan rapid test secara massal. Yakni dengan tidak hanya menjangkau klaster besar penularan Covid-19 di DIY, namun juga menjangkau tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan.
Sementara, pemerintah pusat sendiri menggalakkan pemeriksaan Covid-19 secara lebih luas dengan tes swab melalui Polymerase Chain Reaction (PCR). Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa DIY belum mampu untuk melaksanakan swab ini secara lebih luas atau massal.
"Swab secara massal, kalau dari sisi reagen atau primer itu tidak masalah, sudah ada tersedia. Dari sisi ketersediaan lab saya kira perlu dipertimbangkan (untuk swab massal ini)," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, dari tiga laboratorium yang ada di DIY hanya bisa memeriksa 300 sampel Covid-19 per hari. Tiga laboratorium yang ada di DIY saat ini yaitu laboratorium RSA UGM, Laboratorium Mikrobiologi UGM dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) DIY.
"Untuk mengoptimalkan (swab massal) itu juga bukan hal yang mudah. Berkaitan dengan itu, kita juga harus support ke daerah lain seperti Jawa Tengah yang pemeriksaan sampel ada di BBTKLPP DIY," ujar Aji.
Di tiga laboratorium tersebut, hanya tersedia enam alat PCR. Sehingga, pihaknya masih memaksimalkan rapid test untuk menjaring masyarakat yang menjalani tes swab.
"Masing-masing lab itu dioperasionalkan dua mesin (PCR). Rapid itu supaya menyaring agar tidak semua orang melakukan swab. Alasan tidak swab massal karena itu perlu waktu, dari segi kemampuan dan dari segi pembiayaan juga cukup mahal. Proses pengambilan sampelnya juga perlu waktu," jelas Aji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
