REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo berencana untuk bertemu dengan delegasi China di pangkalan militer Hawaii pekan ini. Pertemuan keduanya untuk membahas hubungan bilateral yang telah memburuk sejak awal tahun.
Surat kabar South China Morning Post Hong Kong yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa anggota dewan negara dan anggota politbiro kuat Partai Komunis, Yang Jiechi, akan memimpin pihak China dalam pertemuan dengan Pompeo. Pertemuan ini diperkirakan akan berlangsung di pangkalan Angkatan Udara Hickam Hawaii.
Sumber lain mengatakan Pompeo diperkirakan akan meninggalkan Washington pada Selasa (16/6) untuk melakukan pertemuan pada esok harinya. Ini akan menjadi kontak pertama Pompeo dengan Yang sejak mereka berbicara melalui telepon pada 15 April untuk membahas virus corona.
Sumber itu menyebut agenda yang mungkin dibahas seperti tanggapan virus corona, pengaturan senjata, perdagangan, Hong Kong, Korea Utara, dan langkah-langkah untuk melawan jurnalis. Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak mau berkomentar tentang kabar pertemuan yang pertama kali diberitakan oleh Politico.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, juga menolak untuk mengonfirmasi laporan itu. "China dan AS telah mempertahankan komunikasi melalui saluran diplomatik. Jika ada informasi lebih lanjut, itu akan dirilis pada waktu yang tepat," ujarnya.
Selain persaingan strategis yang semakin intensif, dua ekonomi utama dunia ini telah berselisih dalam beberapa bulan terakhir terkait penanganan pandemi virus corona. Terlebih lagi, keputusan China untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong semakin memperburuk keadaan.
Para ahli mengatakan hubungan kedua negara telah mencapai titik terendah dalam beberapa tahun. Pertengahan Mei, Presiden AS Donald Trump bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan bisa memutuskan hubungan dengan Beijing.
Pompeo sangat kuat dalam mengkritik penanganan virus corona di Beijing. Dia mengatakan China dapat mencegah ratusan ribu kematian dengan menjadi lebih transparan dan menuduhnya menolak berbagi informasi.
Trump telah memulai proses penghapusan perlakuan khusus AS untuk Hong Kong untuk menghukum China karena mengekang kebebasan di daerah otonomi khusus itu. Keputusan ini mengakhiri hak-hak istimewa yang telah membantu wilayah itu tetap menjadi pusat keuangan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
