Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

PP Muhammadiyah: RUU HIP tak Perlu Dilanjutkan

Senin 15 Jun 2020 19:15 WIB

Rep: Surya Dinata/ Red: Wisnu Aji Prasetiyo

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti memberikan keterangan terkait Rancanan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di Jakarta, Senin (15/6).

Foto: Republika/Prayogi
EMBED
PP Muhammadiyah menilai RUU HIP tidak mendesak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang di rumuskan oleh DPR menimbulkan kontroversi di tengah pandemi Covid-19. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pun turut menyampaikan sikap tentang RUU HIP, Senin (15/6).

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, RUU HIP tidak mendesak. Selain itu, menurutnya banyak materi  yang bertentangan dengan undang undang yang sudah ada. Oleh karena itu RUU HIP menurutnya tidak perlu dilanjutkan ke tingkatan berikutnya.

Mu’ti menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan kontroversi. Sehingga membuat masyarakat tidak aman dengan adanya RUU HIP tersebut. Mu’ti tegaskan, sebaiknya pembahasan RUU HIP dihentikan.

 

 

Videografer | Surya Dinata

Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

 
 

BERITA LAINNYA