REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pondok pesantren di wilayah itu untuk memulai kembalinya aktivitas ponpes. Koordinasi juga perlu dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Koordinasi terus kami lakukan dengan pemkab dan pemkot masing-masing serta para pengasuh pondok pesantren," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Ahad malam.

Terkait dengan koordinasi dan kepastian penerapan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 juga ditegaskan pada Surat Gubernur Jatim Nomor 188/3344/101.1/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jatim dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. "Jadwal kembalinya santri ke pondok pesantren dapat dimulai 15 Juni 2020 dan dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan pondok pesantren masing-masing," ucapnya.

Khofifah mengingatkan tentang proses kembalinya santri ke pondok pesantren yang harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa dan raga sebagai prinsip utama. Selain itu, protokol kesehatan, berpedoman pada Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat.

"Pondok pesantren juga diperkenankan menyusun protokol kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang jelas, tidak keluar dari aturan standar yang dikeluarkan pemerintah pusat," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Bagi pondok pesantren yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau masih dalam proses, diharapkan mempersiapkan metode pembelajaran secara daring.

Ikuti Whatsapp Channel Republika