REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL—Sebanyak 73 persen warga Turki menyalurkan dukungannya atas upaya pengalihfungsian Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Pengumpulan dukungan dilakukan melalui survei yang baru baru ini menimbulkan pro dan kontra.
Melalui poling yang dilakukan Areda Survey dan diterbitkan pada 11 Juni lalu, terekam 73,3 persen responden pada sampel 2.414 orang menjawab ‘Ya’ atas pertanyaan, "Haruskah Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid dan terbuka untuk beribadah?".
“Sebanyak 22,4 persen menjawab "tidak" dan hanya 4,3 persen mengatakan mereka tidak memiliki pendapat yang tepat tentang masalah ini,” yang dikutip dari Asia News, Sabtu (13/6).
Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan rencana pengalihfungsian museum Hagia Sophia menjadi sebuah masjid, masih menunggu keputusan dari Dewan Negara. Pengajuan perubahan bangunan yang menjadi saksi tumbangnya kota Konstantinopel ini, diajukan oleh sebuah Asosiasi Turki kepada Dewan Negara beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, rencana ini mendapatkan penentangan dari seorang pejabat Yunani yang langsung disambut penolakan oleh Erdogan.
Melalui pernyataannya dalam siaran langsung sebuah saluran TV, Senin (8/6) lalu, Erdogan mengklaim bahwa rencana pengalihfungsian Hagia Sophia adalah urusan dalam negeri.
"Apakah Anda atau kami yang memerintah Turki?," kata Erdogan, merujuk pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Yunani yang dikutip di Turkish Minute, Rabu (10/6).
Pengalihfungsian bangunan menjadi tempat ibadah umat Muslim bukan hanya akan terjadi di Hagia Sophia, tapi pernah terjadi pada Gereja Akdamar dan Biara Sumela yang sebelumnya dialihfungsikan menjadi museum, dan kini berubah keseluruhan bangunannya menjadi masjid.
Hagia Sophia sendiri, sebelumnya merupakan sebuah gereja pertama yang diresmikan pada 15 Februari 360 M di masa pemerintahan kaisar Konstantius II oleh uskup Eudoxius dari Antioka. Selama 1.400 tahun berdiri, Hagia Sophia telah beberapa kali beralih fungsi hingga akhirnya menjadi museum seperti sekarang.
Sementara itu, di bidang domestik, peraturan yang diterapkan pemerintahan Erdogan diklaim semakin mencekik, mulai dari bermunculannya undang-undang kontroversial hingga standar baru pengantisipasian penyebaran virus Covid-19.
Melalui standar baru tersebut, petugas diperkenankan memeriksa setiap kendaraan warga, memverifikasi identitas dan, jika perlu, menggunakan senjata. Undang-undang lain yang baru saja disetujui, mewajibkan pengguna internet untuk memiliki nomor identifikasi untuk mengakses jejaring sosial.
Semakin ketatnya kontrol ini diklaim sebagai upaya Erdogan untuk memperkuat cengkeraman terhadap negara. Berdasarkan jajak pendapat terbaru, Erdogan dan partainya mulai kehilangan konsensus suara dan dukungan rakyatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
