REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memasuki merayakan hari jadinya yang ketiga, Rabu (10/6). Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengingatkan agar pengelolaan keuangan haji dapat membawa kemaslahatan.
"Pengelolaan keuangan haji ke depan diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Jamaah haji dan umat islam Indonesia pada khususnya. Kebijakan investasi keuangan haji yang berdampak pada stimulus kebangkitan ekonomi Islam merupakan keniscayaan," ujar Zainut Tauhid dalam keterangan yang didapat Republika, Kamis (11/6).
Ia pun memberikan contoh investasi terkait layanan jamaah umroh. Layanan yang berlangsung sekitar 10 bulan setiap tahunnya ini memiliki potensi yang cukup dalam upaya optimalisasi nilai manfaat.
Selain itu, investasi dapat mendorong produktifitas tenaga migran Indonesia yang bermukim di Arab Saudi. Salah satu visi Arab Saudi 2030 adalah meningkatkan kapasitas jamaah umrah dari 8 juta menjadi 30 juta per tahun.
Jamaah umroh dari Indonesia disebut merupakan salah satu kontributor terbesar. Peluang seperti ini diharap dapat ditangkap dengan lebih optimal.
"Peluang investasi Syariah di dalam negeri juga masih terbuka lebar. Terkait industri produk halal misalnya, saat ini Indonesia merupakan konsumen makanan halal terbesar dunia," lanjutnya.
Zainut Tauhid pun membahas perihal pasar busana muslim atau fesyen. Masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbesar ketiga dunia. Pun untuk pariwisata halal, Indonesia menjadi konsumen terbesar kelima secara global.
Selain itu, Wamenag menjelaskan Indonesia masih kekurangan rumah sakit Islam yang berkualitas dan berstandar internasional. Keberadaan Rumah Sakit Haji Jakarta dan Rumah Sakit Haji Surabaya yang dari sisi geografis sangat strategis, berpeluang untuk dikembangkan sarana/prasarananya.
Keberadaan rumah sakit Islam ini perlu difasilitasi atau didampingi agar pengelolaannya dapat lebih profesional. Dengan begitu, ke depannya dapat menjadi ikon islami yang profitable dan berstandar internasional.
Pengelolaan dana kemaslahatan oleh BPKH juga berpotensi untuk meningkatakn kemaslahatan umat Islam Indonesia. Dana kemaslahatan disebut tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan langsung. Perlu juga dipikirkan untuk membuat program-program dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM muslim.
"BPKH dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan bantuan teknis serta permodalan dengan imbal hasil yang rendah, sehingga dapat menjadi stimulus bagi UMKM muslim di Indonesia," kata dia.
Ibarat bayi, Wamenag menyebut BPKH adalah bayi raksasa. Begitu lahir, postur tubuhnya sudah melebihi ukuran rata-rata manusia biasa.
Di satu sisi, hal ini akan memudahkan dalam hal mengurusnya, karena tinggal diberikan stimulus asupan gizi yang cukup, sang bayi akan tumbuh semakin besar dan sehat. Namun di sisi lain ada tantangan yang harus dihadapi, yakni pengurusnya yang belum mengetahui nutrisi yang tepat untuk bayinya.
"Tidak lupa sekali lagi saya ucapkan, selamat Milad ke 3 BPKH. Semoga kerja keras, dan kerja cerdas kita semakin memberi maslahat bagi umat," ucap Wamenag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
