Kamis 11 Jun 2020 10:07 WIB

'Waspadai Masuknya Ideologi Asing di Tengah Pandemi'

Pemerintah jangan anti dikritik.

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dede Yusuf
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dede Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam sejarah bangsa Indonesia, ideologi impor dan transnasional kerap diinfiltrasi untuk menggoyahkan pilar-pilar bernegara ini, seperti liberalisme dan komunisme. Tentunya tidak ada satu pun yang bisa ditoleransi dari ideologi tersebut untuk bisa masuk di negara ini karena komitmen kebangsaan adalah menjaga Pancasila dari ancaman ideologi apa pun.

Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan, tidak bisa dimungkiri, dengan situasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab menyebarkan paham-paham ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, apalagi kalau ideologi tersebut disebarkan ke masyarakat awam. "Karena bagaimanapun di seluruh dunia juga begitu. Ketika ada kondisi tanggap darurat, pasti ada yang menafaatkan kesempatan ini. Tapi, menurut saya, di masyarakat awam sendiri saat ini ideologi-ideologi lain atau ideologi yang impor itu sampai saat ini tidak terlalu kelihatan di masyarakat. Orang awam menurut saya tidak mendalami dan tidak memahami adanya ancaman hal tersebut," ujar Dede Yusuf di Jakarta, Rabu (10/6).

Pasalnya, menurut Dede, pasti ada saja kelompok-kelompok yang memanfaatkan kelengahan pemerintah untuk sesuatu yang mungkin saja digunakan menyerang pemerintah meski dirinya mengaku tidak terlalu membaca situasi tersebut. "Saya sendiri tidak terlalu membaca situasi seperti itu, tetapi saya lebih membaca kepada peta sosial dan ekonomi serta kesehatan masyarakat agar kita bisa survive dalam pandemi ini. Tetapi, kita sebagai warga negara harus tetap awas dan waspada untuk mencegah masuknya ideologi impor itu ke masyarakat awam. Seluruh komponen bangsa harus terus menyosialisasikan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ke masyarakat awam," tutur anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Meski demikian, mantan wakil gubernur Jawa Barat tersebut meyakini bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia tentunya lebih jeli melihat adanya perang ideologi transnasional, khususnya di media sosial (medsos). "Jadi, kalau ada perang ideologi kanan maupun ideologi kiri yang bersifat impor itu khususnya di medsos, saya yakin BNPT lebih jeli memantau hal tersebut. Hanya pesan saya kepada pemerintah jangan anti dikritik karena saat ini orang dengan keterbatasan yang ada pasti keluh kesahnya banyak. Nah, kita harus menjawab hal itu dengan menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Jangan setiap orang yang mengkritik lalu besoknya, katakanlah dia diproses, jangan sampai seperti itu,” katanya.

Peraih gelar master bidang ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran ini meyakini bahwa ideologi lain itu pada akhirnya akan tetap kalah melawan Pancasila. Pasalnya, sejak awal Pancasila telah menjadi ruh dari bangsa Indonesia itu sendiri. Apalagi, Pancasila mencerminkan sikap semangat gotong royong dan saling membantu sesama warga negara dan umat manusia sehingga masyarakat bangsa Indonesia hingga saat ini masih tetap kuat dan bersatu.

"Saya sendiri dalam usia yang 50 tahun ini belum pernah melihat kejadian yang seperti hari ini. Indonesia yang bisa bergerak bersama-sama dalam melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan. Semua orang bergotong royong membagikan sembako, menyemprot disinfektan pada saat pemerintah kelabakan. Jadi, menurut saya, warga Indonesia ini sangat Pancasilais ketika memiliki kesulitan yang sama," kata mantan aktor laga itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement