REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat tampak kembali beraktivitas dan mulai memadati tempat-tempat umum dalam sepekan terakhir di berbagai daerah. Aktivitas ini sebagai konsekuensi dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan new normal atau kenormalan baru.
"Kondisi ini saya kira tidak lepas dari wacana pelonggaran dan juga new normal yang sering disampaikan pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, dalam pesan singkat yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/6).
Sukamta khawatir kondisi ini akan semakin menyulitkan upaya penanganan Covid-19. Ia menyoroti jumlah kasus positif dalam dua hari terakhir yang memecahkan rekor dengan angka 1.043, lalu hari berikutnya angka 1.241 kasus positif.
Mestinya dengan kondisi seperti ini, kata Sukamta, masyarakat semakin waspada dan berhati-hati, semakin ketat menjalankan protokol kesehatan. Namun demikian, yang terlihat malah masyarakat semakin longgar, dan belum sepenuhnya menerapkan protokol.
"Sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah anggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal dulu saat jumlah kasus positif masih sedikit, masyarakat terlihat sangat waspada," kata dia.
Menurut Sukamta, mestinya pemerintah saat ini semakin ketat dalam mengawal kebijakan yang dibuat dengan memperbanyak tes masal untuk tracking penyebaran virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan.
Jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, maka menurut Sukamta, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.
"Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan," kata Sukamta menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
