REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendukung wacana sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, setidaknya ada 25 persen masalah yang dapat dikurangi lewat sistem tersebut.
Wacana sistem proporsional tertutup yang muncul dari akan dibahasnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinilainya akan menyederhanakan banyak hal. Khusunya biaya politik yang tinggi. "Ini dapat membawa penyederhanaan biaya yang sangat luar biasa. Tidak lagi pertarungan antar perseorangan dalam satu dapil," ujar Zoelva dalam sebuah diskusi daring, Selasa (9/6).
Hamdan melanjutkan, Parpol juga akan kembali bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat. Sehingga tak ada lagi calon legislatif dari partai yang sama akan berseteru. Hal tersebut, kata Zoelva, tak perlu dipandang sebagai sistem yang merugikan dan menguntungkan siapa. Tetapi sebagai bentuk cara berpikir jangka panjang untuk Indonesia.
"Berpikir menurunkan dari cara berpikir founding fathers ke dalam kepentingan bangsa dan negara jangka panjang, yang di bawah pengayoman nilai-nilai Pancasila," ujar Zoelva.
Hamdan juga ingin agar pemilu dan partai politik dibiayai oleh negara. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi simbiosis yang terjadi antara pemodal, partai politik, dan kader. Hal tersebut disebutnya sebagai bentuk penegakan keadilan sosial. Di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.
"Semua memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, tidak berdasarkan kemampuan modal masing-masing yang membawa politik kita menjadi sangat liberal," ujar Zoelva.
Perubahan revolusioner seperti itu memang dirasa perlu bagi Indonesia. Agar Indonesia dapat terbentuk sesuai keinginan dan pemikiran para pendiri bangsa. "Karena alat kontrol kita falsafah negara, selalu dalam perjuangan kebangsaan kita, kalau melenceng kita luruskan kembali," ujar Zoelva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
