REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jaddah memastikan belum ada informasi terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sampai saat ini Kerajaan Saudi Arabia (KSA) belum mengumumkan akan ada rencana penyelenggaraan ibadah haji dengan skenario terbatas demi mencegah Covid-19.
Seperti diberitakan situs media asing Reuters bahwa sumber di KSA yang mengurusi haji umrah pada hari Senin (8/6) mengatakan akan ada rencana penyelenggaraan haji dengan skenario terbatas, meski sumber lain menyampaikan bahwa rencana ini masih banyak yang menentang di kalangan pejabat di KSA.
Untuk memastikan informasi tersebut, Konsul Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jadah Endang Jumali Uman langsung menghubungi pihak otoritas di Kementerian Haji KSA. Komunikasi dilakukan untuk mendapat informasi yang sebenarnya terkait haji dengan skenario terbatas itu.
"Terkait Kabar yang beredar tentang skenario haji. Saya sudah berkomunikasi dengan Kantor Sekretariat Menteri Haji," katanya saat dihubungi, Selasa (9/6).
ENdang memastikan apa yang diberitakan media asing itu tidak benar. Karena disampaikan bukan dari sumber Resmi Kementerian Haji KSA. Untuk itu semua pihak tidak merespon berita tentang haji dengan sikap penyesalan atas kebijakan atas penundaan ibadah haji tahun ini.
"Jadi berita itu tidak benar atau tidak resmi dari Kementerian Haji," katanya.
Seperti dikutip media asing Reuters, Pemerintah Arab Saudi dikabarkan akan mempertimbangkan menyelenggarakan ibadah haji dengan membatasi jumlah jamaah. Meski masyarakat Saudi masih dibayang-bayangi rasa takut terhadap Covid-19.
Berdasarkan sumber Reuters, bahwa Pemerintah Saudi Arabia, bisa saja pihak secara drastis membatasi jumlah jamaah haji tahun ini untuk mencegah terpaparnya Covid-19. Pembatasan itu setelah Saudi mengalami puncak Covid-19 hingga menyampai 100.000 orang.
Sekitar 2,5 juta jamaah haji mengunjungi situs-situs suci Islam di Makah dan Madinah selama bulan haji. Haji merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu satu kali seumur hidup.
Data resmi menunjukkan bahwa jumlah jamaah haj lebih banyak dibanding dari jumlah jamaah umrah sepanjang tahun. Jamaah umrah memberikan pemasukan kepada kerajaan sekitar $12 miliar per tahun.
Seperti diketahui, pada bulan Maret Arab Saudi telah meminta kaum Muslim untuk menunda rencana ibadah haj dan menangguhkan umrah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Menurut dua sumber rueters yang akrab dengan masalah umrah dan haji mengatakan, bahwa sekarang ini otoritas Kerajaan Saudi sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan menyelenggarakan haji, meski dengan hanya jumlah simbolis.
Rencananya tahun ini, Kerajaan Saudi menyelenggarakan haji dengan membatasi jumlah jamaah termasuk larangan terhadap lansia berhaji dan melakukam pemeriksaan kesehatan tambahan.
Dengan prosedur yang ketat, pihak berwenang memperkirakan bahwa jumlah jamaah bisa mencapai 20 persen dari jumlah jamaah yang datang di setiap negeri. Rencana ini disampaikan otoritas kepada Reuters.
Sumber Reuters juga mengatakan, bahwa beberapa pejabat masih menuntut pembatalan haju tahun ini. Diperkirakan rencana ini akan dimulai pada akhir bulan Juli.
Kantor media pemerintah dan juru bicara departemen haji dan umrah tidak merespon, saat dikonfirmasi terkait rencana ini. Meski mengakui bahwa membatasi atau membatalkan haji akan semakin menekan keuangan pemerintah dan ditambah lagi oleh penurunan harga minyak dan pandemi. Para analis memprediksikan bahwa kontraksi ekonomi tahun ini buruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
