Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

JPPI Yakin PPDB Daring Sulit Berjalan Efektif

Senin 08 Jun 2020 23:47 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Orangtua wali murid melihat pengumuman PPDB tingakat SMU di SMU 8 Yogyakarta, Senin (8/6). PPDB SMA/SMK di DIY 2020 akan kembali menggunakan empat jalur penerimaan dengan bobot sebagai berikut, yaitu jalur zonasi 55 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan tugas orangtua 5 persen, serta jalur prestasi 20 persen

Orangtua wali murid melihat pengumuman PPDB tingakat SMU di SMU 8 Yogyakarta, Senin (8/6). PPDB SMA/SMK di DIY 2020 akan kembali menggunakan empat jalur penerimaan dengan bobot sebagai berikut, yaitu jalur zonasi 55 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan tugas orangtua 5 persen, serta jalur prestasi 20 persen

Foto: Wihdan Hidayat/ Republika
PPDB daring dinilai terlalu dipaksakan hanya untuk ikuti kalender pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring akan sulit berjalan efektif di tengah pandemi COVID-19.

"Pada situasi normal saja, seperti pada tahun sebelumnya, PPDB daring menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif. Tahun lalu, PPDB online saja harus antre datang ke sekolah dari subuh untuk bisa masukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang," ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/6).

Dia menambahkan PPDB pada tahun ini terlalu dipaksakan karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

Baca Juga

"Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB," tambah dia.

Ubaid menjelaskan biaya SPP semester sebelumnya banyak menunggak, apalagi jika harus bayar untuk PPDB.

Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. Pada kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Hal itu sangat memberatkan orang tua.

Dia menambahkan tahun ajaran baru yang akan dimulai pada pertengahan Juli itu juga membuat orang tua khawatir dengan kondisi kesehatan anak-anaknya, jika sekolah kembali dibuka.

Ia juga menilai selama pandemi, pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online tidak berjalan efektif karena keterbatasan sarana dan juga akses."JPPI merekomendasikan agar Kemendikbud menunda PPDB dan tahun ajaran baru," katanya.

Rekomendasi lainnya yaitu, menggratiskan biaya sekolah bagi anak yang terdampak pandemi COVID-19, menerbitkan kurikulum pandemi agar pembelajaran daring berjalan optimal serta meningkatkan kapasitas guru dan orang tua.

"Sambil menunggu pandemi usai, sekolah dan institusi pendidikan lain perlu mempersiapkan diri untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Ini langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 di sekolah jika sewaktu-waktu sekolah dibuka kembali," imbuh dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA