REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai penerapan skenario di pondok pesantren membutuhkan pertimbangan yang komprehensif. Dia juga menilai pemerintah harus dengan penuh kehati-hatian untuk membuka kembali lembaga pendidikan Islam itu.
"Butuh pemikiran yang komprehensif dan penuh kehati-hatian. Karena watak pesantren memang homogen di mana interaksi para santri cukup tinggi. Sekamar bisa dihuni oleh puluhan orang. Penerapan jarak fisik mustahil diterapkan," tutur dia kepada Republika.co.id, Ahad (7/6).
Belum lagi, lanjut Muhyiddin, kerumunan di tempat lain area di pesantren seperti ruang makan, belajar, dan tempat bermain. Menurutnya, jika pemerintah salah menerapkan kebijakan di bidang pendidikan, maka dikhawatirkan pesantren akan berubah menjadi episentrum penyebaran Pandemi Covid-19.
"Dalam pertemuan dengan Presiden dan Wapres pekan lalu di Istana presiden, dibahas juga tentang new normal untuk pesantren. Pemerintah sejauh ini belum memutuskan tentang waktu yang pasti tentang awal tahun ajaran baru di pesantren yang jumlah total anak didiknya sebanyak 9 juta orang," katanya.
Adapun, pesantren yang berada di wilayah yang terkendali dan aman dari wabah Covid-19, para santri dinyatakan sudah bebas dari virus, dan penerapan protokol kesehatan terjamin, maka pesantren dipersilakan beroperasi kembali. Namun dia mengakui ini membutuhkan kalkulasi yang matang karena tetap berisiko tinggi.
"Itulah mengapa membutuhkan kalkulasi yang matang karena berisiko tinggi (meski sudah menjalankan protokol kesehatan). Sementara total peserta didik 54 juta orang. Ada kemungkinan bahwa penerapan new normal di sektor pendidikan dimulai di level perguruan tinggi dulu," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
