Ahad 07 Jun 2020 15:31 WIB

Turki: Rezim Mesir dan Haftar Hambatan Perdamaian Libya

Turki menilai dukungan Mesir ke Haftar melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Jenderal Khalifa Haftar meminta bantuan untuk melawan pemerintah Libya yang dibantu oleh Turki. Ilustrasi.
Foto: Yannis Kolesidis/EPA
Jenderal Khalifa Haftar meminta bantuan untuk melawan pemerintah Libya yang dibantu oleh Turki. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy menolak tudingan Mesir yang ditujukan terhadap Ankara terkait Libya. Dalam sebuah pernyataan, Aksoy mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

"Kami menolak tuduhan tidak berdasar Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry terhadap Turki dalam konteks Libya, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Koalisi Global untuk Mengalahkan Kelompok Kecil ISIL pada 4 Juni 2020," ujar Aksoy, dilansir Hurriyet Daily News.

Baca Juga

Aksoy mengatakan, Khalifa Haftar dan sekutunya termasuk pemerintah Mesir adalah hambatan nyata bagi perdamaian di Libya. Sebab, mereka berupaya untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan membentuk rezim otoriter.

"Tidak mengherankan bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan dengan kudeta. Dukungan militer Mesir selama bertahun-tahun untuk Haftar merupakan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Aksoy.

Aksoy mengatakan, Turki akan terus mendukung pemerintahan yang sah di Libya dan menjalankan resolusi PBB. Di sisi lain, Turki adalah satu-satunya negara yang telah menetralisir ribuan teroris ISIS.

Pemerintah Libya yang diakui secara internasional telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, yang telah menewaskan lebih dari 1000 orang. Setelah penggulingan mendiang penguasa Libya, Muammar Gaddafi pada 2011, pemerintahan Libya didirikan pada 2015 di bawah kesepakatan politik yang dipimpin PBB.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement