REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Ribuan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan menyuarakan penolakan atas rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada Sabtu (6/6) malam waktu setempat. Demonstrasi ini merupakan demonstrasi terbesar yang dialami Israel sejak pecahnya pandemi Covid-19.
Aksi protes itu diinisiasi partai sayap kiri Meretz dan Hadash serta beberapa kelompok lain berhaluan serupa. Ketua Meretz Nitzan Horowitz mengatakan, pencaplokan Tepi Barat akan menjadi kejahatan perang. Di sisi lain, Horowitz, yang juga anggota parlemen Israel (Knesset), menilai pencaplokan akan menelan biaya besar. Padahal, saat ini perekonomian Israel sedang goyah akibat pandemi.
“Kita tidak bisa mengganti pendudukan puluhan tahun dengan apartheid yang akan bertahan selamanya. Ya untuk dua negara untuk dua rakyat, tidak untuk kekerasan dan pertumpahan darah. Tidak untuk pencaplokan, ya untuk perdamaian,” kata Horowitz kepada para demonstran, dikutip laman Times of Israel.
Dia secara tegas menentang rencana pencaplokan Tepi Barat. “Pencaplokan adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang akan menghasilkan pertumpahan darah,” ujarnya.
Menurut media Israel, Haaretz, aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar 6.000 orang. Dalam demonstrasi itu, massa membawa spanduk bertuliskan “tidak untuk pencaplokan, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi”.
Sebagian demonstran turut mengibar-ngibarkan bendera Palestina. Pada kesempatan itu, panitia penyelenggara memutarkan video senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Bernie Sanders. “Tidak pernah lebih penting untuk membela keadilan dan memperjuangkan masa depan yang kita semua pantas dapatkan. Terserah kita semua untuk berdiri di hadapan para pemimpin otoriter dan membangun masa depan yang damai bagi setiap warga Palestina dan setiap warga Israel,” kata Sanders dalam video tersebut.
Netanyahu telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia akan membawa rencana tersebut ke Knesset pada 1 Juli mendatang. Akan ada pembahasan dan pemungutan suara terkait pencaplokan. Rencana Netanyahu diyakini memperoleh banyak dukungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
