REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar menyerukan agar masyarakat tidak menuduh dokter maupun tenaga kesehatan berkonspirasi dalam penetapan status pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif Covid-19. Tudingan dokter berkonspirasi untuk mendapatkan untung besar dalam penanganan Covid-19 dinilai sebagai fitnah yang keji.
"Kami sudah disibukkan dengan masalah Covid-19 ini dan setelah beberapa bulan, muncul permasalahan baru yang menuding para dokter dan tenaga kesehatan berkonspirasi dalam penetapan status," kata Humas IDI Makassar dr Wachyudi Muchsin di Makassar, Sabtu.
Wachyudi mengatakan, stigma negatif yang dialamatkan kepada dokter dan tenaga medis muncul akibat protes dan keributan warga sebagai respons atas penetapan status PDP maupun positif Covid-19. Ia mengungkapkan, ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan dokter hingga menuduh adanya konspirasi dalam penetapan status tersebut.
"Mewakili dokter, saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat yang keluarganya meninggal terpapar virus corona, baik itu dalam status PDP maupun positif Covid-19. Yang menjadi korban tidak melihat status, banyak juga dokter dan tenaga kesehatan," katanya.
Wachyudi dan sejumlah dokter di IDI Makassar menjelaskan, masalah tersebut ada kaitannya dengan lambannya proses diagnostik pada kasus Covid-19. Kemampuan laboratorium di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel untuk diuji menjadi sangat banyak.
"Butuh waktu antara satu hingga dua pekan untuk mendapatkan hasil," ungkapnya.
Wachyudi menjelaskan, solusi cepat ditempuh dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan seperti itu. Ketika ada PDP yang meninggal, pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 mengambil pilihan yang lebih aman, yakni menyelenggarakan pemakaman dengan protokol Covid-19.
"Di sini terkadang timbul persoalan. Banyak yang tidak menerima ketika hasil swab yang ternyata negatif tapi sudah meninggal dimakamkan dengan protap Covid-19," ungkapnya.
Kejadian ini, menurut Wachyudi, harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Jika kelambanan hasil diagnostik terus terjadi, maka itu akan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
"Stigma bahwa rumah sakit dan tenaga medis menjadikan kasus-kasus seperti itu sebagai pemanfaatan anggaran adalah tidak benar," ucapnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
