REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta pelaku industri pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempersiapkan protokol kesehatan untuk menyambut kenormalan baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri menjelaskan, pandemi Covid-19 membuat perilaku manusia yang baru, yang jauh lebih peduli terhadap faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

“Nantinya, semua industri akan lebih mengedepankan protokol kesehatan, akan diletakan menjadi protokol paling pertama, baru diikuti protokol lainnya karena kita menghadapi krisis yang berbasis virus, yang tidak bisa dilihat kasat mata," kata Giri, Jumat (5/6).

Meski begitu, ia menuturkan, para pelaku pariwisata tidak boleh terus menerus terpuruk. Mereka harus meneruskan pembangunan dengan menyusun strategi serta menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian di institusi masing-masing.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Faozal mengatakan, pihaknya ingin segera kembali menghidupkan "mesin" pariwisata yang vakum akibat pandemi Covid-19. Ketika sektor pariwisata NTB dibuka kembali, kata dia, akan ada lima destinasi pilot project yang dibuka secara bertahap. Mulai dari kawasan Gili (Air, Meno, Trawangan), Taman Nasional Gunung Rinjani, Islamic Center, Kawasan Mandalika, dan destinasi di Pulau Sumbawa yaitu Pulau Moyo.

"Kawasan tiga gili menjadi pilot project saat sektor pariwisata di buka lantaran di sana lebih bisa diatur bagaimana implementasi protokol kesehatan dan penerapan physical distancing. Lalu pintu masuk ke kawasan tersebut sudah ditetapkan dari pelabuhan Bangsal," katanya.

Faozal pun menjelaskan, Taman Nasional Gunung Rinjani bisa dibuka kembali setelah kawasan gili, namun perlu koordinasi dengan pihak pengelola. Daya tampung dan penerapan physical distancing di salah satu dari tujuh gunung tertinggi di Indonesia itu harus dibahas.

Kemudian, pembukaan kawasan Islamic Center yang pengelolaannya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata NTB. Selanjutnya, secara bertahap Kawasan Mandalika dengan terus berkoordinasi bersama ITDC sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus seluas 1.200 hektare tersebut.

"Yang paling penting, ketika membuka normal baru, maka pemerintah harus menyiapkan perangkatnya, baik itu kesiapan destinasi ataupun industri lainnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika