REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengonfrontasi Perum Bulog dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor mengenai aduan kualitas buruk beras bantuan sosial (bansos) yang dibeli Pemkab Bogor dari Perum Bulog.
"Sudah beberapa kali kita konfrontasi antara Bulog dan Disperdagin, sampai sekarang masih dalam tahap tindak lanjut," kata Ade di Pendopo Bupati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (4/6).
Ade menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk membeli beras dari Perum Bulog untuk disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yakni Rp 10.543 per kilogram.
"Secara keseluruhan, Pemkab Bogor menghabiskan dana Rp 189,7 miliar lebih untuk membeli 18 ribu ton beras yang dibagikan ke masyarakat setiap bulan selama April, Mei, dan Juni 2020," kata ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.
Menurut Ade, Pemkab Bogor juga sudah mengganti beras yang kualitasnya dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah wilayah, dengan beras berkualitas sesuai yang harga yang dipesan Pemkab Bogor.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku banyak menerima keluhan terkait bantuan beras dari Pemkab Bogor, yang berkualitas buruk. "Kan pemda beli dari Bulog. Bukannya minta bantuan. Harganya juga cukup tinggi. Rp10.543 per kilogram. Itu harusnya berasbagus," kata politikus Partai Gerindra itu.
Menurut Rudy, beras di pasaran dengan harga serupa, seharusnya memiliki kualitas yang sudah cukup baik. Maka sudah semestinya, bantuan berupa 30 kilogram beras per keluarga per bulan selama tiga bulan itu berkualitas baik.
"Nanti kita mau telusuri juga, Bulog mana yang mengirim beras jelek begitu. Pemkab kan sudah beli harganya mahal dan ada nota kerja samanya," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
