Kamis 04 Jun 2020 20:41 WIB

UMKM Harus Mendapatkan Stimulus di Tengah Pandemi

Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada sektor pendidikan.

Produk kerajinan UMKM.  (ilustrasi)
Foto: Republika/Wihdan
Produk kerajinan UMKM. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Presiden Jokowi meningkatkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi sebesar Rp. 677,2 triliun hingga akhir tahun 2020. Di dalam anggaran tersebut terdapat dukungan kepada UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. 

Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menilai kondisi saat ini, UMKM harus segera mendapatkan stimulus agar dapat kembali beraktivitas di tengah pandemi ini.

"Ada jutaan UMKM yang menghentikan operasinya akibat terkena dampak corona. Stimulus untuk UMKM ini harus terserap secara optimal dengan mempermudah proses dan meringankan persyaratan bagi para penerima stimulus tersebut. Dengan begitu, secara perlahan mampu memutar kembali roda ekonomi para pelaku UMKM," ujar Sahat, Kamis (3/6).

Sahat

photo
Pengamat Sahat Martin Philip Sinurat. - (Dok. Pri)

Stimulus UMKM akan diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya di bawah Rp 10 miliar.

"Beberapa waktu lalu kami pernah mendiskusikan kondisi UMKM di masa pandemi ini. UMKM membutuhkan bantuan permodalan sehingga dapat menjalankan kembali usahanya. Kita sangat mendukung stimulus UMKM dari pemerintah. Semoga stimulus ini bisa segera diakses oleh rakyat yang membutuhkan," kata Sahat.

Sahat juga mengingatkan bahwa Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada sektor pendidikan. Menurut pengamatan Sahat, dampak COVID-19 terhadap ekonomi mengakibatkan banyak keluarga yang mengalami persoalan finansial sehingga sulit membayar uang kuliah anaknya.

Prediksinya, para calon mahasiswa akan mengambil gap year demi menyiapkan dan menstabilkan keadaan finansial, hal ini akan berdampak terhadap penurunan jumlah pendaftaran mahasiswa baru, terutama pada perguruan tinggi swasta.

"Akan banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil cuti kuliah. Bahkan saya dengar sudah ada yang mengundurkan diri dari kampus. Jika hal ini berlanjut di tengah pandemi, dimana industri sedang melakukan efisiensi, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran," jelas Sahat.

Oleh karena itu, lanjut Sahat, dana pemulihan nasional juga perlu ditujukan untuk memberikan stimulus terhadap sektor pendidikan. Pemerintah harus meringankan uang kuliah tunggal (UKT) bagi para mahasiswa.

Pemerintah, kata dia, perlu memberikan bantuan kepada perguruan tinggi sehingga mereka dapat survive di masa pandemi dan bisa meringankan uang kuliah para mahasiswa. Program beasiswa juga harus dijalankan dengan kuota yang lebih besar dari biasanya dan lebih mudah diakses oleh mahasiswa.

"Jangan biarkan putra-putri bangsa karena pandemi ini kemudian tidak berkuliah, menjadi pengangguran, dan akhirnya melakukan hal-hal yang negatif ataupun tidak bermanfaat. Menyelamatkan pendidikan adalah langkah menyelamatkan masa depan bangsa," kata Sahat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement