Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

Thursday, 9 Safar 1443 / 16 September 2021

Pembahasan RUU Cipta Kerja Bisa Diakses Publik

Kamis 04 Jun 2020 16:17 WIB

Red: Muhammad Hafil

Pembahasan RUU Cipta Kerja Bisa Diakses Publik. Foto: Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ilustrasi)

Pembahasan RUU Cipta Kerja Bisa Diakses Publik. Foto: Gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Ilustrasi)

Foto: Antara/M Agung Rajasa
Publik bisa mengakses pembahasan RUU Cipta Kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja di klaster UMKM ditargetkan bisa segera selesai. Dan, akan terus ditayangkan secara terbuka ke publik.

"Pembahasan di masa reses ini sudah seizin pimpinan, ini juga sesuai peraturan perundangan, dan pembahasan di panja ini sangat terbuka, bisa diakses semua publik loh," katanya ketika dikonfirmasi Republika, Kamis (4/6).

Baca Juga

Menurut Baidowi, Baleg menargetkan pembahasan soal klaster UMKM di RUU Ciptaker bisa diselesaikan sesegera mungkin. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perkoperasian nomor 130-148 yang diputuskan ditunda, akan dibahas kembali dalam rapat kerja lanjutan.

"Ada beberapa yang lainnya perlu perbaikan redaksional. Ya diusahakan secepat mungkin, tapi pasti ada dinamika pembahasan ya," kata Baidowi.

Baidowi mengatakan, Baleg ingin membuktikan kepada publik bahwa Omnibus Law RUU Ciptaker sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Tak hanya soal ketenagakerjaan yang selama ini selalu mengundang pro kontra di masyarakat.

"Di bidang UMKM, kemudahan perizinan ini yang paling utama. Biasanya UMKM itu harus mengurus hingga tiga izin, kita upayakan melalui RUU Cipta Kerja cukup satu izin tapi mencakup semua termasuk SNI dan sertifikat halal," kata Baidowi.

Selain itu, persyaratan pembuatan usaha juga akan menjadi perhatian dengan memastikan kemudahan membuat usaha tingkat menengah. Tak hanya itu, perdebatan yang konstruktif juga terjadi saat pembahasan soal data tunggal UMKM.

"Ini supaya kita tahu data yang valid jumlahnya berapa, ini penting sekali supaya jika ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk membantu UMKM, ini bisa efektif," kata Baidowi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA