REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengindikasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan memperketat sikapnya terhadap rencana pemerintah Israel menganeksasi Tepi Barat. Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin permukiman Tepi Barat
Dilansir Times of Israel pada Kamis (4/6) pejabat permukiman yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan hal ini menandakan aneksasi mungkin akan ditunda. Pejabat yang menolak menyebutkan namanya mengatakan Netanyahu juga memberitahu para wali kota Tepi Barat bahwa 'mungkin AS melonggarkan antusiasme dalam melihat pelaksanaan kedaulatan'.
Rencana perdamaian Trump yang diungkapkan Januari lalu di sebuah acara Gedung Putih dan dihadiri Netanyahu mengizinkan Israel menerapkan kedaulatan mereka di permukiman Tepi Barat dan Lembah Yordan. Rencana itu juga menetapkan sebagian Tepi Barat menjadi negara Palestina apabila Palestina memenuhi berbagai syarat.
Netanyahu berulang kali mengatakan melanjutkan rencana aneksasi pada bulan depan walaupun AS sudah memintanya untuk 'memperlambat proses' rencana tersebut. Times of Israel melaporkan pejabat-pejabat permukiman meninggalkan rapat 'yang menegangkan itu' dengan kesan aneksasi tidak akan dilakukan 'secepat atau dalam skala' yang sudah direncanakan Netanyahu sebelumnya. Pemimpin-pemimpin permukiman mendukung rencana aneksasi.
Namun mereka menolak rencana Trump dalam mendukung negara Palestina. Mereka juga menentang proposal yang mengubah 15 permukiman menjadi daerah terisolasi yang dikelilingi negara Palestina, seperti yang tercantum dalam peta rencana perdamaian Trump.
Pejabat itu mengatakan Netanyahu memberitahu para pemimpin rencana aneksasi tidak akan menyebutkan negara Palestina. Para pemimpin permukiman menanggapi dengan mengatakan 'dalam daftar kekhawatiran kami peta berada di atas negara Palestina'.
Peta yang menetapkan di mana Israel dapat menerapkan kedaulatan mereka itu digambar oleh komite gabungan AS-Israel. Pejabat yang berbicara dengan Times of Israel tersebut mengatakan para pemimpin permukiman berharap dapat melihat peta tersebut dalam pertemuan dengan Netanyahu, tapi permintaan itu ditolak.
Para pemimpin permukiman juga menyuarakan penolakan mereka terhadap rencana 15 permukiman terisolasi dan syarat yang menahan warga Israel untuk mendirikan bangunan di wilayah yang ditandai sebagai daerah yang akan menjadi negara Palestina. Termasuk kantong-kantong yang sudah diusulkan.
Pejabat itu mengatakan Netanyahu menjelaskan 'untuk menerima kedaulatan harus ada yang dikembalikan'. Ketua dewan pemimpin permukiman David Elhayani menanggapinya dengan mengatakan apabila ia harus memilih antara mendorong aneksasi atau setuju mendirikan negara Palestina maka ia akan memilih yang pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
