REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Alwi Shahab
Gedung Pancasila yang merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri menjadi saksi sejarah lahirnya Pancasila. Di gedung inilah Bung Karno pada 1 Juni 1945 di masa pemerintahan Jepang mengucapkan pidato ‘Lahirnya Pancasila’, di hadapan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang kemudian menjadi Dasar Negara RI.
Di gedung bersejarah ini pulalah, pada 22 Juni 1945 lahir UUD 1945, termasuk Piagam Jakarta berisi: ”Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya 18 Agustus 1945 di gedung ini melantik Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden.
Ketika diabadikan fotograper Woodbury & Page pada 1870-an, gedung yang terletak di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, kala itu bernama Hertog Park (Taman Adipati). Untuk mengenang Hertog Bernhard, seorang keturunan Jerman yang pada 1849-1851 menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata di Hindia Belanda. Ia berasal dari keluarga ningrat Jerman.
Komunitas Jerman di Hindia Belanda merupakan koloni asing terbesar kedua dengan jumlah sekitar 8.000 jiwa. Ada empat gubernur jenderal di Hindia Belanda keturunan Jerman. Yang terkenal Van Imhoff, yang kediamannya masih kita dapati di Jl Kalibesar Barat, yang kini dikenal sebagai ‘Toko Merah’.
Akibat banyaknya warga Jerman, pada tahun 1874 di Batavia dibuka konsulat jenderal Jerman, yang gedungnya sekarang milik Kedubes AS dan dipakai untuk kantor penerangan Amerika (USIS). Di samping lima konsulat, masing-masing di Medan, Padang, Surabaya, Semarang dan Makassar.
Tahun 1940 banyak orang Jerman di Indonesia ditahan dan dikirim dengan kapal ke India. Sebagai akibat kemarahan pihak Belanda karena negaranya ditaklukkan oleh Nazi.
Salah satu dari kapal itu yang bernama ‘Imhoff’ terkena bom torpedo Jepang dan tenggelam. Sebanyak 411 orang Jerman meninggal dalam peristiwa itu.
Mungkin Jepang tidak tahu kapal Belanda ini berisi para tawanan Jerman. Karena dalam Perang Dunia kedua, Jerman bersama Italia merupakan sekutu Jepang.
Ketika diabadikan 1870-an, gedung yang dibangun awal 1830-an dengan gaya klasisisme ini merupakan kawasan elite khusus untuk warga Belanda. Terlihat di depannya penuh dengan bunga dan berbagai pepohonan lainnya.
Di sebelah kanan terlihat sebuah gedung yang pernah ditempati oleh Departemen Kehakiman dan terakhir menjadi gedung BP-7. Pada masa Pak Harto, rakyat khususnya para pegawai negeri diwajibkan untuk mengikuti penataran P-4, yang dimaksudkan agar mereka lebih memperdalam Pancasila dan UUD. Termasuk kesetiaan kepada negara, meskipun kenyataannya korupsi terjadi di mana-mana.
Penataran P4 kemudian dihapus setelah reformasi. Sedangkan gedung Deplu yang terletak di bagian kiri gedung Pancasila, kala itu belum berdiri.
Ketika Markas Komandan Militar Hindia Belanda dipindahkan ke Bandung, di gedung Pancasila itu pada 1918 menjadi tempat kegiatan sidang-sidang Volkstraad (Dewan Rakyat) semacam DPR bentukan Belanda. Salah satu anggotanya adalah Mohammad Husni Thamrin, putra Betawi kelahiran Sawah Besar.
Anak wedana dan dari keluarga kaya raya ini sangat vokal dalam membela nasib yang menyangkut rakyat kecil. Di Volkstraad yang anggotanya banyak warga Belanda, Thamrin sangat vokal dalam membela Bung Karno, ketika presiden pertama ini ditangkap dan kemudian diasingkan ke Ende.
Jalan Pejambon, yang berdekatan dengan Lapangan Banteng dan kini berdiri gedung-gedung megah, pada abad ke-17 pernah menjadi tempat penggilingan tebu milik warga Tionghoa. Ketika itu, Batavia dengan penuh gairah menjadi salah satu pusat perkebunan tebu di tanah air. Bahkan sampai awal abad ke-20, Oey Tiong Ham menjadi konglomerat pertama di Asia karena penghasilannya sebagai eksportir gula.
Kini, Indonesia bukan saja mengimpor gula, tapi harganya akhir-akhir ini meroket dengan tajam. Yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
