REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat lebih puas melihat penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Hal tersebut didapatkan dari survei yang dilaksanakan Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI) dengan Indo Barometer.
"Penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintah provinsi, mayoritas responnden menyatakan puas," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, kepada Republika, Selasa (26/5).
Responden yang merasa puas dengan penanganan wabah Covid-19 itu ada sebanyak 57,3 persen dari total responden. Sedangkan sisanya, 41,1 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya, yakni 1,8 persen, menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
"Ada lima alasan tertinggi responden menjawab puas ketika ditanya dengan pertanyaan terbuka," ujar Qodari.
Sebanyak 26,2 persen responden merasa gubernur lebih tanggap ketimbang pemerintah pusat. Kemudian 22,7 persen responden menilai pencegahan penularan Covid-19 di daerah sudah dilakukan dengan bagus. Lalu 10,2 persen responden menilai kerja tenaga medis di daerah juga sudah bagus.
"Alasan keempat jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun yang dikeluarkan oleh 7,6 persen responden. Kemudian 7,1 persen responden merasakan adanya kerja nyata gubernur," katanya.
Sementara itu, ada juga lima alasan tertinggi mengapa responden menjawab tidak puas dengan kinerja pemerintah daerah dalam menangani wabah Covid-19. Sebanyak 20,8 persen responden merasa distribusi bantuan berjalan lambat. Kemudian 14,6 persen responden melihat banyaknya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Bantuan tidak tepat sasaran dijawab 12,8 persen responden. Banyak warga di daerah tidak disiplin dijawab 11,7 persen responden. Lalu 10,6 persen responen merasa bantuan tidak merata," kata Qodari.
Pada survei ini juga didapatkan, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan wabah Covid-19. Hal tersebut dirasakan oleh 53,8 persen responden.
"Survei ini menemukan, sebagian besar responden, 53,8 persen, menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak puas," ungkap Qodari.
Qodari menjelaskan, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas. Pertama, 17,3 persen responden merasa Jokowi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Kedua, 10,7 persen responden merasa pemerintah pusat lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Kemudian 10,1 persen responden merasa data penerima bantuan tidak akurat.
"Penanganan secara umum dirasakan lambat oleh 10,6 persen responden. Kemudian 8,9 persen responden merasa kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda," kata dia.
Puslitbangdiklat RII dengan Indo Barometer melakukan survei ini di tujuh provinsi di Indonesia, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi. Menurut Qodari, tujuh provinsi itu setara dengan 64,9 persen populasi nasional.
Survei Jurnalisme Presisi itu dilaksanakan pada 12-18 Mei 2020. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota and purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuisioner. Data telepon seluler responden diambil secara acak dari nomor telepon seluler di Indo Barometer dair hasil survei nasional, pileg, pilkada, dan quick count di setiap wilayah di masa sebelumnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
