REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arus balik usai Idul Fitri kerap ditandai dengan kembalinya pemudik asal berbagai daerah ke Jakarta. Namun, untuk meminimalisasi penularan Covid-19, pemudik diminta tak perlu kembali. Untuk mewujudkan itu, pemerintah daerah (pemda) harus berperan.
"Pemda asal pemudik, baik pemprov dan pemerintah kota maupun kabupaten harus segera menyiapkan lapangan kerja baru," kata Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga pada Republika.co.id, Senin (25/5).
Nirwono mengatakan, program yang dapat disiapkan dapat berupa program padat karya, baik di bidanf infrastruktur, pertanian atau potensi lokal yang ada. Dengan demikian, para pemudik dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak perlu segera kembali ke Jakarta.
Program yang harus disiapkan di daerah, kata Nirwono juga bukan hanya sekadar program bantuan sosial. Sebab, jika tidak adak peluang lapangan kerja di daerah, dapat dipastikan para pemudik akan segera kembali ke Jakarta.
Nirwono juga meminta para pemerintah Kabupaten atau kota di daerah satelit DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi turut menyediakan lapangan kerja baru. Lapangan yang dinilai Nirwono dapat disiapkan yakni industri, properti, hingga asisten rumah tangga.
Nirwono menegaskan, urbanisasi atau pemudik tidak mungkin bisa dibendung atau dilarang kembali ke Jakarta. Berbagai operasi yustisi maupun dengan surat ijin keluar masuk Jakarta juga dinilainya tidak akn berhasil menekan atau melarang. "Persoalannya ada disitu, ketersediaan lapangan kerja," tegas Nirwono.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengimbau masyarakat yang saat ini telah berada di luar Jakarta tak kembali ke ibu kota RI itu selama pandemi virus corona masih berlangsung. Yuri mengatakan kembalinya warga dari daerah ke Jakarta dan kota sekitarnya, salah satu episentrum terbesar penularan corona, menjadi masalah tersendiri dalam penanganan Covid-19.
"Setelah lebaran kadang-kadang pun juga harus kembali ke tempat kerja, kembali ke kota tempat mencari nafkah. Ini juga menjadi problem tersendiri buat kita," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Ahad (24/5) kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
