Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Pembagian Bansos di PT Pos Bandung tak Indahkan Jaga Jarak

Jumat 22 May 2020 19:45 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Warga mengantre untuk mendapatkan bansos tunai Kemensos (ilustrasi).

Warga mengantre untuk mendapatkan bansos tunai Kemensos (ilustrasi).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Warga berkerumun untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ratusan warga memadati Kantor PT Pos di Jalan Asia Afrika, Jumat.  Mereka memadati kantor Pos untuk mengambil pembagian bantuan sosial (BST) tanpa mengindahkan penerapan pembatasan fisik sebagai protokol kesehatan.

Salah seorang warga yang mengantre, Lilis (39) mengaku sudah antre sejak pagi hari. Uang bantuan itu dibutuhkannya untuk menyambung hidup di tengah pandemi meski ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus corona."Saya pasrah aja. Soalnya butuh banget uang. Udah habis. Jadi, gak apa apa lah berdesakan juga," kata Lilis.

Warga yang mengantre di Kantor Pos itu terdiri dari mulai anak muda hingga lansia, dan ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah.

Meski terpaksa mengantre berdesakan, ia berharap ke depannya ada petugas yang mengatur untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena ia tahu bantuan tersebut bakal diberikan dalam dua tahap. "Saya berharap bulan depan tidak antreseperti ini," kata Lilis.

Seorang warga lainnya, Atik (50) menyayangkan tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan dalam proses pembagian BST. Ia mengaku khawatir dapat tertular Covid-19 karena kerumunan itu dapat berisiko. "Mudah-mudahan setelah antrian ini orang-orang masih pada sehat. Bulan depan antrinya jangan begini kalau bisa," kata Atik.

Senada dengan Atik, warga lainnya Dadang Kurnia (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian BST, karena tempat pembagian BST bukan hanya di Kantor Pos Asia Afrika.

"Pemerintah harusnya tegas. Ini ga ada yang ngatur. Jadi desak desakan. Kami juga ga mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," kata Dadang.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA