REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik kebijakan pemerintah yang berencana mencetak sawah baru dengan menggunakan lahan gambut. KPA menegaskan kebijakan serupa pernah dijalankan para era Presiden Soeharto dan nyatanya gagal dan menimbulkan banyak masalah baru.
"Itu pernah gagal dan justru mengekspoitasi lahan gambut yang seharusnya dikonservasi. Itu akan menimbulkan kerusakan dahsyat," kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dalam diskusi pangan virtual yang diselenggarakan BEM KM IPB, Jumat (22/5).
Ia menjelaskan, sikap pemerintah juga terlihat gamang sejak awal pandemi Covid-19. Di mana, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan stok pangan dipastikan aman hingga Mei 2020 setidaknya untuk komoditas beras.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, terdapat daerah yang mengalami defisit beras dan berbanding terbalik dengan yang disampaikan jajarannya sebelumnya. Isu terus bergulir dan pemerintah mengambil kebijakan cetak sawah baru demi mengamankan pangan hingga akhir tahun.
"Ini bukan jawaban yang komprehensif. Di era Presiden SBY, juga ada kebijakan food estate di mana dilakukan konversi lahan sagu di Papua menjadi beras. Ini pun akhirnya menimbulkan konflik agraria karena menyangkut masalah budaya," ujar dia.
Dewi menegaskan, cetak sawah baru pun setidaknya bukan kebijakan yang bisa diperoleh hasilnya dalam jangka pendek. Diperlukan waktu antara 6-9 bulan untuk bisa panen karena diperlukan pembangunan infrastruktur.
"Betapa rentannya sitem pangan kita. Cetak sawah pun menimbulkan pertanyaan, ini sebetulnya untuk siapa?" ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
