REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyikapi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 sebagai turunan dari Perppu 1/2020. Politikus partai Gerindra ini menyampaikan tentang pentingnya dukungan pemerintah kepada BUMN.
“BUMN selama ini memiliki peran penting dalam perekonomian kita. Oleh sebab itu, program pemulihan ekonomi harus memberikan stimulus kepada BUMN kita terutama untuk BUMN yang menjalankan penugasan dan BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional” jelas Andre, Selasa (19/5).
Politikus asal Minangkabau ini merinci setidaknya terdapat tiga bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah kepada BUMN. Pertama, dalam bentuk percepatan pembayaran utang pemerintah yang berasal dari utang subsidi/kompensasi atas kebijakan terutama kepada PLN dan Pertamina.
Kedua, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional dan kondisi keuangannya terdampak Covid 19 seperti Hutama Karya, PNM, Askrindo, Jamkrindo. Ketiga, pemberian dana talangan dalam bentuk investasi pemerintah yang harus dikembalikan dan ada biaya dananya.
Opsini dapat dilakukan kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas karena Covid 19, seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel dan holding PTPN. Andre mengungkapkan program stimulus ini penting untuk memastikan kelangsungan bisnis BUMN.
“Stimulus penting untuk memastikan pelayanan BUMN kepada masyarakat luas tetap dapat berlangsung, termasuk untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Kredit Ultra Mikro berjalan dengan baik," ucap Anggota Komisi VI ini
Selain itu, Andre menegaskan bahwa program stimulus ini harus dibahas bersama dengan DPR RI. “Biar bagaimanapun, praktik Good Corporate Governance (GCG) harus ditegakkan dalam menjalankan program-program stimulus untuk BUMN," kata dia.
"Untuk itu, walau sekarang sedang masa reses saya menyarankan agar segera diadakan Rapat Kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN. Apalagi Persetujuan pemberian PMN harus melibatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kondisi saat ini harus direspon segera," ujar ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
