REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyebut sekitar 20 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) diperkirakan belum mendapatkan manfaat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19. Hal ini dikarenakan ada sekitar 20 juta UMKM yang belum terhubung ke sistem perbankan.
“Kemungkinan mereka belum menerima manfaat kebijakan ini (pemulihan ekonomi) termasuk kebijakan bantuan sosial,” katanya dalam diskusi daring terkait peran dan tantangan perbankan mendukung UMKM saat pandemi Covid-19 di Jakarta, Selasa (19/5).
Untuk itu, ia mendorong pelaku UMKM itu mengajukan pinjaman baru sehingga selain terdata dalam sistem perbankan, mereka juga langsung masuk dalam skema stimulus pemerintah. Stimulus pemerintah dalam program pemulihan ekonomi itu yakni subsidi bunga, penundaan pokok selama enam bulan, insentif pajak hingga kemudahan akses kredit modal kerja baru.
“Mereka akan masuk dengan skema ini, grace periode (masa tenggang) menjadi enam bulan tanpa harus bayar cicilan, langsung dengan subsidi bunga, dan langsung dengan penghapusan pajak,” ujarnya.
Menkop menyebut data 20 juta UMKM belum terhubung dengan perbankan itu didapatkan dari Smeru, sebuah lembaga penelitian bidang sosial ekonomi.
Ia menjelaskan mendata jumlah UMKM selama ini memang tidak mudah namun dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 mencatat ada 64 juta pelaku UMKM.
Setelah ditelusuri, lanjut dia, pelaku usaha yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan di antaranya bank umum konvensional, BPR, BPR Syariah, hingga lembaga pembiayaan terverifikasi sesuai nama dan alamat mencapai 60,66 juta debitur UMKM.
Pelaku usaha itu, kata dia, memiliki nilai pinjaman di bawah Rp 10 miliar dan mayoritas di bawah Rp 500 juta.
“Tentu ini data masih bisa overlap (tumpang tindih), bisa saja satu UMKM pinjam di beberapa sumber tapi kira-kira kami ada data 60 juta lebih dan di statistik itu 64 juta, kira-kira sudah mendekati,” katanya.
Teten mengungkapkan belum rapinya data UMKM tersebut karena mereka dikelola 18 kementerian dan lembaga dan masing-masing instansi itu tidak memiliki desain strategi nasional dalam pembangunan UMKM.
“Ke depan harus ada one gate policy untuk pembangunan UMKM,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers daring terkait program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Senin (18/5)menyebutkan pemerintah memberikan subsidi bunga ultramikro dan UMKM sebanyak 60,66 juta rekening sebesar Rp 34,15 triliun.
Jumlah itu terdiri dari Rp 27,26 triliun melalui BPR, perbankan, perusahaan pembiayaan, Rp 6,04 triliun melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ultramikro, Program Membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian.
Selain itu, sebesar Rp0,49 triliun melalui online, koperasi, petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), UMKM Pemda. Sementara itu, total penundaan pokok sebesar Rp 285,09 triliun dengan total outstanding kredit penerima subsidi bunga mencapai Rp 1.601,75 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
