REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengkritik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terkait penanganan pandemi Covid-19 alias Corona. Mereka menyebut pemprov ataupun yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 diisi oleh orang-orang amatir.
"Berbagai program, baik itu dalam rangka penanganan maupun pencegahan virus, lebih banyak menghasilkan masalah-masalah baru bagi masyarakat," kata Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Alwi Hasbi Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Senin (18/5).
Dia mengungkapkan, hal tersebut terlihat saat pelaksanaan Pasar Murah di GOR Pancing Ahad (17/5) lalu. Dia mengatakan, kumpulan masyarakat yang memadati kegiatan terebut jelas berpotensi menimbulkan masalah baru.
Dia juga mengkritik rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang hingga saat ini belum terlaksana. Dia meminta pemerintah setempat untuk tidak hanya menebar janji tanpa bukti.
Dia mendesak gubernur untuk mengevaluasi seluruh kepala dinas dan pejabat yabg mengisi struktur tim tanggap Covid-19. Bahkan, menurutnya, anggota yang tidak benar dalam bekerja lebih baik dicopot dari jabatannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
