REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar fasilitas kesehatan di Puskesmas semakin diperkuat. Selain puskesmas, juga ada klinik-klinik pratama yang selama ini dapat melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diefektifkan kembali.
"Saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu puskesmas harus diperkuat," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Senin (18/5).
Jokowi mengatakan, terdapat sebanyak 10.134 puskesmas di seluruh daerah dan empat ribu di antaranya merupakan puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Selain itu juga terdapat 4.883 dokter prakter keluarga yang bisa diefektifkan lagi untuk membantu menangani kasus corona.
"Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus covid yang ada di lingkungan wilayah itu. Juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar pengawasan protokol kesehatan terhadap kluster industri perlu ditingkatkan kembali. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah belum akan melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalani protokol kesehatan.
"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB, belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas percepatan penanganan pandemi covid-19 di Istana Merdeka, Senin (18/5).
Namun, pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario pelonggaran PSBB. Skenario ini baru akan diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai data dan fakta perkembangan corona di lapangan. "Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan," ucap dia.
Jokowi mengatakan, dalam dua pekan ke depan, pemerintah pun masih akan fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Karena itu, ia meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
