Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Monday, 4 Zulqaidah 1442 / 14 June 2021

Akademisi UGM: Banyak Bansos Ditempeli Jargon Kepala Daerah

Ahad 17 May 2020 22:50 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Fakhruddin

Kisruh Bansos Corona

Kisruh Bansos Corona

Foto: republika
Alur birokrasi jadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos.

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan yang disalurkan baik uang maupun paket sembako tersebar ke seluruh Indonesia, utamanya di epicentrum Covid-19 Jabodetabek.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Dr. Hempri Suyatna menilai, penyaluran bansos ini tidak semua berjalan mulus. Banyak masyarakat berbagai daerah mengeluh tidak menerima bantuan walau mereka terdampak pula.

Ia mengatakan, akar masalah dari permasalahan itu ada di validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan pendataan masih salah sasaran karena tingkat daerah proses pendataan masih belum valid.

"Misal, warga meninggal masih terdata, penduduk tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," kata Hempri, Jumat (15/5).

Selain itu, Hempri menyebut alur birokrasi jadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos. Ia melihat, sinkronisasi antar pemangku kebijakan masih lemah dan berbagai kementerian bergerak masing-masing di situasi ini.

Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, dan lain-lain ditanggung induk kementrian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Ini baru dari pemerintah, belum termasuk bantuan dari pemangku kebijakan lain seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, dan perusahaan-perusahaan," ujar Hempri.

Akibatnya, tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan itu dan yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Yang lebih ironis beberapa daerah malah terjadi politisasi.

"Muncul aktor-aktor ekonomi dan politik yang ingin memperoleh keuntungan dari program-program tersebut. Banyak bantuan sosial bersumber dari anggaran pemerintah tapi ditempeli jargon-jargon kepala daerah," kata Hempri.

Hempri menyampaikan masukannya terkait hal-hal yang perlu diperbaiki terkait masalah ini. Pertama, terkait pendataan, disarankan dilaksanakannya validasi dan pembaruan data mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak.

Kedua, Hempri berharap, ada perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah tadi. Jika ada program yang tidak efektif, lebih baik dananya dialokasikan untuk yang lain.

Sebagai contoh, ia merujuk Kartu Prakerja yang beberapa program pelatihannya tidak efektif seperti pelatihan mancing dan pelatihan jadi YouTuber pemula. Ia menyarankan, lebih baik dana Rp 5,6 triliun disalurkan ke bantuan sosial.

"Lebih baik dana Rp 5,6 triliun dari program itu disalurkan untuk ke program bansos melihat banyak warga terdampak belum menerima bantuan," ujar Hempri.

Terakhir, Hempri mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama pelaksanaan distribusi bansos. Hal itu untuk menghidari adanya politisasi bansos dan kasus salah sasaran seperti yang dijelaskan sebelumnya.

"Beberapa contoh positif, ada warga yang dengan sadar mengembalikan dana BLT karena merasa tidak tepat untuk menerimanya. Kesadaran semacam itu patut diapresiasi dan diteladani kita dalam kondisi seperti ini," kata Hempri.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA