REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong dan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah Juni Dwi Astono menyatakan, meski saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan masih terus berlanjut dengan tetap mentaati petunjuk teknis dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. 

Kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) BSPS bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi angka pengangguran dalam ruang lingkup desa/kelurahan yang menerima bantuan, terutama di tengah pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaan BSPS dengan Skema PKT, masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan tapi masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, dapat berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan PKT.

"Terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan kontruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan," kata Dwi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (17/5).

Sebelumnya, Kementerian PUPR memperluas cakupan layanan Program PKT guna mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi Covid-19. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perubahan pola kegiatan reguler menjadi padat karya ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pengangguran akibat dampak Covid-19 dengan menambah tenaga kerja dan mengurangi penggunaan alat berat.

"Terdapat 2.865 lokasi dengan hitungan akan menambah lapangan kerja sebanyak 78.664 tenaga kerja," kata Basuki.

Terdapat 18 kegiatan atau program infrastruktur senilai Rp 655,17 miliar yang pelaksanaannya diubah dengan metode padat karya selama durasi kerja 30-100 hari. Kegiatan tersebut di antaranya di Bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi seperti D.I Rentang dan D.I Slinga, pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai, peningkatan tatakelola pengelolaan SDA terpadu, dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku.

Kemudian bidang Bina Marga seperti preservasi jalan di 282 lokasi, pembangunan jalan di 51 lokasi, pembangunan jembatan di 69 lokasi, dan OP Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan (JBHP) sebanyak 36 lokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika