REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Kendati demikian, pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode tahapan terbaik bagi masyarakat agar kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dikutip dari siaran resmi Istana, Jumat (15/5).
Jokowi mengatakan, nantinya, masyarakat bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan adanya potensi virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat meskipun jumlah kasus menurun.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata dia.
Ia menjelaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Menurut dia, berdampingan dengan covid berarti masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut.
Sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali namun tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.
Jokowi menegaskan, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, kehidupan masyarakat akan berubah untuk mengatasi wabah ini. "Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," tambah dia.
Ia yakin jika masyarakat patuh terhadap imbauan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan dengan sabun, maka akan dapat mencegah diri dari virus tersebut.
Jokowi juga mengatakan, jika tahapan masyarakat produktif dan aman nantinya diterapkan, lanjutnya, berbagai sektor usaha pun dapat beroperasi kembali. "Tentu dengan cara-cara yang aman dari Covid agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh misalnya rumah makan isinya hanya 50 persen, jarak antar kursi dan meja diperlonggar," ucap Presiden.
Namun, Presiden belum memastikan kapan tahapan masyarakat produktif yang aman dari covid ini akan dimulai. Ia mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan memantau data dan fakta seperti kurva positif Covid-19, kurva yang sembuh, dan kurva yang meninggal, sebelum membuat keputusan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
