REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para menteri luar negeri negara Uni Eropa dijadwalkan mengadakan pertemuan virtual pada Jumat (15/5). Mereka akan membahas tentang langkah-langkah untuk merespons rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dilaporkan laman Times of Israel, beberapa negara Eropa seperti Prancis, Irlandia, Swedia, Belgia, Spanyol, dan Luksemburg telah mendukung penerapan sanksi bagi Israel jika merealisasikan rencananya. Namun belum dipastikan sanksi semacam apa yang hendak dijatuhkan.
Langkah-langkah yang diusulkan di antaranya mencegah Israel memasuki perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, menerima hibah, atau berpartisipasi dalam bentuk kerja sama lain dengan perhimpunan Benua Biru. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel. Uni Eropa pun membantu mendanai penelitian serta pengembangan ilmiah Israel melalui program Horizon 2020 yang masif.
Awal pekan ini, juru bicara European External Action Service Peter Stano mengatakan keputusan Uni Eropa terkait sanksi mendatang akan bergantung pada hasil pertemuan hari Jumat. "Pencaplokan bertentangan dengan hukum internasional. Jika pencaplokan dilakukan, Uni Eropa akan bertindak sesuai," ujarnya.
Saat ini Israel membentuk pemerintahan koalisi yakni antara pemimpin Likud Party Benjamin Netanyahu dan pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Keduanya akan menjabat sebagai perdana menteri secara bergiliran. Hal itu dilakukan karena tak ada partai yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu dan kegagalan kedua tokoh membentuk pemerintahan.
Kendati bersaing dalam pemilu lalu, Netanyahu dan Gantz telah sepakat membawa masalah rencana pencaplokan Tepi Barat ke parlemen Israel (Knesset). Pemungutan suara dijadwalkan dilakukan di Knesset pada 1 Juli mendatang. Rencana pencaplokan diyakini memperoleh banyak dukungan.
Amerika Serikat (AS) telah menyatakan siap mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat jika pencaplokan dilakukan. Hal itu memang sejalan sengan rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam rencana itu, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
