REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan tentang bantuan sosial (bansos) ke Ombudsman mendominasi sejak posko pengaduan daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 dibuka pada 29 April. Laporan bansos menyangkut pengelolaan dan penyalurannya dari pemerintah.
"Pengaduan masyarakat mengenai dana bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 mencapai 278 pengaduan atau 72 persen dari seluruh aduan yang masuk," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers daring, Rabu (13/5).
Amzulian menerangkan, pengaduan terkait Bansos sebagian besar terkait penyaluran bantuan yang tidak merata di wilayah sasaran. Pengaduan juga menyangkut tidak jelasnya prosedur dan persyaratan penerima bantuan.
"Kemudian ada pula aduan karena kondisi masyarakat yang lebih darurat lapar namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan terdaftar tapi tidak dapat menerima bantuan di tempat domisili karena KTP pendatang,” ungkapnya.
Hal lain yang dilaporkan terkait bansos ialah jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta adanya permintaan imbalan oleh petugas ketika mendaftar sebagai penerima bantuan.
Amzulian memastikan, aduan tersebut ditindaklanjuti Ombudsman dengan meneruskan kepada instansi terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk. Kemudian dimonitor atau diselesaikan dengan pola Respons Cepat Ombudsman (RCO).
"RCO merupakan metode penyelesaian laporan secara cepat dengan koordinasi ke instansi terlapor sebagai respons terhadap pelayanan publik yang berisiko, misalnya membahayakan nyawa manusia," ujar Amzulian.
Hingga Selasa 12 Mei pukul 18.00 WIB, total aduan yang masuk ke Posko Ombudsman sebanyak 387 aduan. Selain bansos, laporan terbanyak kedua adalah bidang keuangan sebanyak 89 aduan atau 23 persen, disusul pelayanan kesehatan dan transportasi sebanyak 8 aduan atau 2persen, dan keamanan sebanyak 4 aduan atau 1 persen.
Sedangkan berdasarkan lokasi pengaduan, laporan terbanyak berasal dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi yakni 47 atau 12 oersen. Disusul Sumatera Barat sebanyak 44 aduan atau 11,37 persen, Banten sebanyak 34 aduan atau 8,79 persen, Sulawesi Selatan sebanyak 26 aduan atau 6,72 persen, Jawa Barat sebanyak 24 aduan atau 6,2 persen, DI Yogyakarta sebanyak 23 aduan atau 5,94 persen, Jawa Timur sebanyak 22 aduan atau 5,68 persen, dan Jawa Tengah sebanyak 21 aduan atau 5,43 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
