Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

Pemerintah Pastikan Tak Impor Bawang Merah

Rabu 13 May 2020 15:06 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Fuji Pratiwi

Panen bawang merah di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang, kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu. Pemerintah tidak akan melakukan impor bawang merah.

Panen bawang merah di Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) Lembang, kabupaten Bandung Barat, beberapa waktu lalu. Pemerintah tidak akan melakukan impor bawang merah.

Foto: Edi Yusuf/Republika
Pemerintah akan melibatkan TNI untuk memastikan distribusi bawang merah lancar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan mengimpor bawang putih. Terlebih, pasokan komoditas ini di dalam negeri tercatat mencukupi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor bawang merah. Bawang merah dijual dengan harta rata-rata nasional Rp 52 ribu per kilogram (kg). Namun, ujar Airlangga, Jawa memiliki sejumlah sentra produksi bawang merah yang mampu menarik harganya turun ke level Rp 45 ribu per kg sampai Rp 47 ribu per kg.

Baca Juga

"Tetapi memang kalau di Jayapura harganya masih ada Rp 64 ribu (per kg), Banda Aceh Rp 65 ribu, Sulawesi Tenggara Rp 53.750. Ini lebih ke masalah distribusi yang perlu didorong," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (13/5).

Menurut Airlangga, masih tingginya harga bawang merah di sejumlah daerah disebabkan alur distribusi yang terganggu. Pemerintah berjanji segera memperbaiki distribusi di daerah agar daerah dengan pasokan surplus bawang merah bisa segera mengirim ke daerah-daerah yang pasokannya defisit sehingga harganya tidak naik.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan, pasokan bawang merah nasional per Mei ini mencapai 78.700 ton. Ia menyebutkan, jumlah itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Demi mengatasi kenaikan harga di sejumlah daerah, Syahrul mengatakan akan melibatkan TNI untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Ada penegasan Presiden agar Kementan menggunakan fasilitas TNI untuk menerobos ini.

"Kenaikan harga lebih banyak disebabkan masalah distribusi yang tidak normatif," kata Syahrul.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA