Rabu 13 May 2020 14:13 WIB

Siapkan Sawah Baru, Pemerintah Butuh 300 Ribu Petani

Pengembangan sawah baru di Kalimanten Tengah mencapai 255 ribu hektare.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Pemerintah mematangkan rencana pembukaan lahan sawah baru di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan itu, pemerintah membutuhkan 300 ribu petani.
Foto: ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Pemerintah mematangkan rencana pembukaan lahan sawah baru di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan itu, pemerintah membutuhkan 300 ribu petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan rencana pembukaan lahan sawah baru di Kalimantan Tengah. Sebagian dari luas lahan yang disiapkan merupakan lahan gambut yang akan ditanami bibit padi Inpara (Inbrida Padi Rawa). Varietas itu diyakini sanggup tumbuh dengan baik di lahan gambut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, potensi pengembangan sawah baru di Kalteng bisa mencapai 255.000 hektare. Namun, luas lahan yang paling siap saat ini baru 164.598 hektare.

Baca Juga

Dari luas lahan potensial tersebut, 85.456 hektare lahan sudah memiliki jaringan irigasi sendiri. Sementara 79.142 hektare sisanya merupakan potensi ekstensifikasi atau perluasan kemampuan tanam dari lahan produktif saat ini.

"Dari 85 ribu hektare tadi, 57.195 hektare yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh transmigran dan keluarganya," jelas Airlangga.

Kendati begitu, rencana pembukaan lahan persawahan baru ini bukan tanpa tantangan. Penambahan lahan sawah di Kalimantan Tengah otomatis perlu dibarengi penambahan jumlah petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, idealnya dibutuhkan dua hingga tiga orang petani untuk menggarap 1 hektare lahan sawah.

"Kalau 200 ribu (hektare) berarti 300 ribu orang harus dimukimkan di sana," jelas Syahrul usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (13/5).

Syahrul mengungkapkan, menyiapkan petani sebanyak itu bukan perkara mudah. Ia mengingatkan, program serupa di masa lalu pernah dilakukan dengan mendatangkan ribuan petani. Namun nyatanya kebanyakan dari petani yang didatangkan hanya sanggup menggarap satu musim tanam saja.

"Belajar dari kegagalan yang lalu kita kurang petani di situ. Jadi setelah selesai serbuan tanam, satu musim ditinggalkan. Lahan jadi tertinggal lagi," katanya.

Mentan pun berharap pemerintah saat ini bisa belajar dari pengalaman di masa lalu untuk bisa mendatangkan petani yang siap bekerja dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Apalagi, ujarnya, penanganan sawah di atas lahan gambut tidak sama dengan penggarapan sawah dataran rendah seperti di Jawa.

"Penanganan di lahan rawa adalah penanganan ekstra power maksudnya tidak seperti lahan sawah di Jawa, atau lahan di dataran rendah dan gunung, dia butuh perhatian khusus," jelasnya.

Syahrul menambahkan, pihaknya akan segera melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah untuk mengecek langsung kesiapan lahan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk merealisasikan lumbung padi baru di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pembukaan lahan sawah baru ini untuk mengantisipasi kekeringan panjang.

Kalimantan Tengah dipilih sebagai lokasi lumbung padi baru bukan tanpa alasan. Airlangga menyebutkan, penentuan lokasi itu mengikuti masukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan bahwa curah hujan di Pulau Kalimantan masih cukup tinggi sampai November mendatang. Di saat yang sama, Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia dihadapkan pada risiko kekeringan.

"Curah hujan sampai November masih cukup, masih sekitar 200 mm dan juga kebutuhan air relatif ada. Sehingga Kementan dan BUMN, PUPR dan yang lain konsentrasi untuk menyiapkan infrastruktur lumbung pangan di Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau," kata Airlangga.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement