REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih ada tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap pertama. Ia berjanji akan melakukan perbaikan data agar kesalahan serupa bisa dihindari dalam penyaluran BST tahap kedua, hingga sebelum Lebaran nanti.
"Kami sadar tahap pertama masihnada kekurangan, ada data yang tumpang tindih, tahap kedua dengan koordinsi lebih baik bisa teratasi lebih baik," jelas Juliari usai mendampingi Presiden Jokowi meninjau penyaluran BST di Kota Bogor, Rabu (13/5).
Juliari menyampaikan, seluruh data keluarga penerima manfaat (KPM) memang sudah diterima dari pemerintah daerah (pemda). Namun ia mengakui bahwa data tersebut mauh belum sempurna sehingga menimbulkan tumpang tindih penerima data bansos di lapangan.
"Tahap pertama ada kabupaten/kota minta dikembalikan lagi ada data yang belum masuk. Cukup banyak pemda yang menarik kembali karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Sosial menyalurkan bansos tunai sebesar Rp 600.000 kepada 9 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 16,2 triliun. Untuk tahap pertama, bansos tunai telah disalurkan secara serentak di Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Selanjutnya, tahap kedua ditargetkan bisa disalurkan sebelum Lebaran dan dilanjutkan penyaluran tahap ketiga setelah Lebaran.
"Kami berharap sebelum Lebaran sebagian besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai 2 kali Rp 600.000, nanti setelah Lebaran satu kali lagi," jelasnya.
Mensos menambahkan, penyaluran bantuan sosial tunai ini memang bergantung pada kelengkapan fasilitas penyaluran bansos tunai. Pencairan dilakukan melalui dua pintu, yakni via bank BUMN bagi warga yang memiliki rekening di bank-bank pemerintah dan melalui Kantor Pos bagi warga yang tidak memiliki rekening bank Himbara.
"Tentunya apa yang sudah kemerintah lakukan melalui bansos tunai dan bansos sembako masih jauh dari kesempurnaan, kami terus update data dari pemda," katanya.
Juliari juga meminta pemda secara cermat segera melakukan perbaikan data apabila menemukan ada warga terdampak Covid-19 yang belum menerima bansos tahap pertama. Diharapkan, penyaluran bansos tunai tahap kedua nanti bisa lebih merata dan tepat sasaran sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat terdampak Covid-19.
Dalam peninjauan penyaluran bansos di Kota Bogor pagi ini, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pencairan bantuan belum rampung 100 persen. Presiden meminta masyarakat yang memang membutuhkan dan ekonomi rumah tangganya terdampak Covid-19 agar segera melapor ke aparat desa atau RT/RW agar bisa didata.
"Ya, melaporkan kembali pada RT pada RW sehingga bisa disusulkan karena masih ada cadangan untuk menyelesaikan bagi yang belum mendapatkan," jelas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
